3 Tahun Berlaku, Belum Ada WP yang Manfaatkan Investment Allowance

"Fasilitas [investment allowance] baru berlaku pada tahun 2020. Belum ada wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini," sebut BKF dalam Laporan Belanja Perpajakan 2021, dikutip pada Senin (26/12/2022).

Investment allowance merupakan salah satu insentif yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2019. Selain investment allowance, PP tersebut juga menjadi dasar hukum pemberian fasilitas supertax deduction vokasi serta supertax deduction litbang.

Sekilas, insentif investment allowance memiliki kemiripan dengan tax allowance yang sudah berlaku lebih dulu. Fasilitas investment allowance menjanjikan pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan 6 tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi.

Insentif tersebut diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang termasuk dalam KBLI industri padat karya dan mempekerjakan setidaknya 300 tenaga kerja Indonesia.

Sebagai perbandingan, melalui tax allowance pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto meski hanya sebesar 30% dari nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan selama 6 tahun.

Hanya saja, dalam ketentuan tax allowance, wajib pajak juga mendapatkan fasilitas penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan ke wajib pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian selama 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Adapun realisasi belanja perpajakan akibat pemberian insentif tax allowance diestimasikan hanya senilai Rp754 miliar pada 2021 dan diproyeksikan mencapai Rp848 miliar pada 2022. (rig)