Ajukan Pencabutan Status PKP, WP Diimbau Tetap Lapor SPT Masa PPN

“Permohonan pencabutan PKP memerlukan tindak lanjut pemeriksaan yang diselesaikan paling lambat 6 bulan sehingga wajib pajak tetap harus lapor SPT Masa PPN sampai keputusan permohonan pencabutan PKP terbit,” katanya, dikutip dari laman DJP, Minggu (21/8/2022).

Oleh karena itu, Melia mengimbau wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan setelah mengajukan permohonan pencabutan PKP sehingga dapat terhindar dari sanksi administrasi senilai Rp500.000,00.

Sementara itu, Direktur CV Rahmadani Lanca berjanji untuk tetap melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan sesuai dengan arahan petugas.

“Saya sangat berterima kasih kepada petugas yang telah membantu dan menjelaskan kepada saya secara jelas apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan pencabutan PKP,” jelasnya.

Sekadar informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU tentang PPN dan PPnBM.

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud. (rig)