PANDEMI COVID-19

Anies Perketat PSBB, Ketua Banggar DPR: Kerja OJK dan BI Makin Berat

Dian Kurniati | Jum'at, 11 September 2020 | 14:48 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara mendadak.

Said menilai pernyataan Anies tersebut bombastis sehingga menimbulkan kekagetan publik. Dia memprediksi dampak pernyataan Anies terhadap perekonomian masih akan berlanjut ke depannya.

"Ini menimbulkan hal yang tidak perlu sehingga membakar ludes Rp300 triliun, saham-saham kita berguguran," katanya dalam rapat bersama pemerintah dan gubernur Bank Indonesia, Jumat (11/9/2020).

Said juga menyayangkan sikap Anies yang tidak mengoordinasikan rencana PSBB total tersebut dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dia mengkhawatirkan pasar keuangan akan lebih sulit pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Menurutnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kini harus kembali menghadapi tantangan berat untuk menenangkan sektor keuangan yang tengah panik akibat pengumuman PSBB total.

Pasalnya, larinya uang dari pasar modal Indonesia menandakan kegiatan korporasi akan terganggu, yang berpotensi merembet ke sektor ritel."Kalau korporasi hancur maka ritel akan hancur, dan ini adalah tantangan berat OJK maupun BI," ujar Said.

Seusai pengumuman mengenai PSBB Total, IHSG pada perdagangan Kamis (10/9/2020) ditutup memerah ke level 4.891,46 atau turun 5%. Namun, pada penutupan sesi I siang ini, Jumat (11/9/2020), IHSG tumbuh 1,29% ke level 4.954,43. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PSBB, IHSG, gubernur dki jakarta anies baswedan, pasar modal, pasar keuangan, nasional

KOMENTAR

Kurniawan

Jum'at, 11 September 2020 | 15:02 WIB

Ketua banggar DPR, berat atau tidak berat, urusan nyawa orang banyak jauh lebih berat. Punya menteri keuangan terbaik di dunia buat apa? Beliau sangat ahli mengatasi perekonomian negara. DPR yang seharusnya memikirkan rakyat, malah mikirin lembaga negara. Kalau merasa berat dan tidak mampu, lebih ... Baca lebih lanjut