Apa Saja yang Diatur dalam P3B? Simak di Sini

Lantas, apa saja ketentuan-ketentuan yang umumnya masuk dalam suatu P3B?

Suatu P3B yang yang bersifat komprehensif (comprehensive tax treaty) pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

1. Ketentuan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup (scope provisions) dari suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, yang terdiri atas:
   1. Jenis-jenis pajak yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda;
   2. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda;
   3. Negara yang dicakup dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.
2. Ketentuan yang mengatur tentang definisi dari istilah atau terminologi yang ada dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (definition provisions);
3. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan (substanstive provisions);
4. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda (provisions for the elimination of double taxation);
5. Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak (anti avoidance provisions), yang terdiri atas:
   1. Ketentuan tentang hubungan istimewa;
   2. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan (Mutual Agreement Procedure);
   3. Ketentuan tentang pertukaran informasi.
6. Ketentuan lainnya (special provisions) seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak;
7. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (final provisions).

P3B yang komprehensif (comprehensive tax treaty) adalah suatu perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian terhadap semua atau hampir semua jenis penghasilan. Sebagian besar P3B berbentuk P3B yang komprehensif.

Selain P3B yang komprehensif, terdapat juga P3B yang bersifat terbatas (limited tax treaty). P3B tersebut merupakan perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian hanya atas suatu jenis penghasilan tertentu, misalnya hanya atas penghasilan yang diperoleh dari lalulintas penerbangan internasional.

Contoh P3B yang bersifat terbatas adalah P3B antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang hanya mengatur hak pemajakan atas penghasilan dari lalulintas penerbangan udara dan penghasilan pekerjaan dalam hubungan kerja terkait penghasilan lalulintas penerbangan tersebut.

Anda juga bisa membaca ulasan komprehensif mengenai P3B dalam e-book ‘Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi’ di laman berikut. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi bersama para profesional DDTC lainnya. (kaw)