Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

AS Putuskan Stimulus Ekonomi di 17 Negara Bagian Bukan Objek PPh

A+
A-
0
A+
A-
0
AS Putuskan Stimulus Ekonomi di 17 Negara Bagian Bukan Objek PPh

Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Otoritas pajak Amerika Serikat (AS), Internal Revenue Service (IRS), menetapkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai ataupun restitusi pajak daerah oleh 17 negara bagian bukan merupakan objek PPh.

Negara bagian yang dimaksud antara lain Alaska, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, dan Rhode Island.

"Wajib pajak yang tinggal di negara bagian ini tidak perlu melaporkan stimulus yang diterima dalam SPT Tahunan 2022," tulis IRS dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (14/2/2023).

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Khusus untuk Alaska, hanya stimulus bernama energy relief payment yang ditetapkan sebagai nonobjek PPh. Stimulus yang telah diberikan sejak sebelum 2022, yakni permanent fund dividend (PFD), ditetapkan sebagai objek PPh dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Energy relief payment adalah stimulus yang diberikan oleh Alaska kepada warganya sebagai respons atas lonjakan inflasi pada awal 2022. Adapun PFD adalah 'dividen' yang dibayarkan kepada penduduk Alaska setiap tahun. PFD telah dibayarkan kepada penduduk Alaska sejak 1982.

Menurut IRS, stimulus dari pemerintah negara bagian dibebaskan dari pengenaan PPh sepanjang stimulus tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meminimalkan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

"Stimulus-stimulus tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak berdasarkan general welfare doctrine atau sebagai qualified disaster relief payment," tulis IRS dalam keterangan resminya.

Untuk diketahui, IRS sebelumnya meminta kepada wajib pajak untuk menunda penyampaian SPT Tahunan. Pasalnya, IRS masih memerlukan waktu untuk menetapkan mempertimbangkan apakah stimulus-stimulus yang diberikan oleh negara bagian dapat dikategorikan sebagai objek PPh atau tidak. (sap)

Baca Juga: Tidak Padankan NIK Jadi NPWP, Status NPWP Berubah Jadi Non-Aktif?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, insentif pajak, stimulus, objek PPh, SPT Tahunan, IRS, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 11:00 WIB
KANWIL DJP SUMSELBABEL

Diduga Mau Kabur, DJP Tangkap Terduga Pelaku Tindak Pidana Pajak

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:00 WIB
PMK 7/2024

Diskon PPN Rumah DTP Turun Jadi 50 Persen, Berlaku Mulai Juli 2024

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya