Aturan Pajak Bakal Direlaksasi, Negara Ini Beberkan Konsekuensinya

"Tidak ada cara mudah untuk mengurangi beban pajak. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil keputusan sulit untuk mereformasi kebijakan kesejahteraan rakyat," katanya, dikutip pada Senin (20/11/2023).

Hunt menuturkan perekonomian Inggris telah berubah arah karena pemerintah mulai memikirkan untuk memberikan keringanan pajak. Pemberian keringanan pajak ini juga sejalan dengan angka inflasi yang mulai menurun.

Pemerintahan Konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Rishi Sunak telah berupaya menjaga geliat ekonomi dalam setahun terakhir. Beberapa tantangan ekonomi yang sempat dihadapi sejauh ini antara lain pandemi, Brexit, dan invasi Rusia ke Ukraina.

Pemerintah juga belajar dari pengalaman Liz Truss yang lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris karena kebijakan pajak yang gegabah.

Pada masa awal kepemimpinannya pada 2022, Truss memangkas tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%, membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, serta menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%.

Sayang, kebijakan pajak tersebut justru direspons negatif oleh pasar. Hal tersebut tercermin dari yield obligasi pemerintah yang melonjak sehingga Bank of England harus melakukan intervensi.

Inflasi Inggris sempat mencapai 11% pada akhir tahun lalu. Laju inflasi berangsur turun menjadi 4,6% pada Oktober 2023, meski masih di atas target Bank of England sebesar 2%.

Di tengah laju inflasi yang tinggi tersebut, perekonomian hampir tidak tumbuh dan jutaan orang mengalami kesulitan.

Beberapa kebijakan pajak yang dipertimbangkan pemerintah antara lain keringanan pajak bagi dunia usaha dan pemilik properti.

"Tanpa mendahului keputusan yang saya dan perdana menteri buat, ini adalah pernyataan musim gugur untuk mendorong pertumbuhan. Ini adalah titik balik bagi perekonomian," ujar Hunt seperti dilansir apnews.com. (rig)