Baru 10% Pekerja Punya Jaminan Pensiun, Pemerintah Perlu Atur Strategi

"Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kamis (21/7/2022).

Ida menambahkan, program jaminan sosial merupakan hal penting karena menjadi sumber penghidupan serta menunjang kesejahteraan pekerja saat masuk usia nonproduktif. Pemerintah, katanya, masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 40/2004.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengakui masih ada tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua. Di sisi lain, menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.

Manajer Program Pelindungan Sosial International Labour Organization (ILO) Jakarta Office Ippei Tsuruga menambahkan, program pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendala skema yang tumpang tindih.

"[Perlu] segera mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia," katanya. (sap)