Lewat Pembebasan PPN, Filipina Dorong Obat Murah untuk Lansia

"Pada dasarnya undang-undang sudah memberikan ruang pembebasan PPN untuk obat-obatan. BPOM menetapkan daftar obatnya, sedangkan otoritas pajak akan membuat regulasi pembebasan PPN-nya," katanya, dikutip pada Sabtu (23/3/2024).

Zacate mengatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan percepatan penerapan pembebasan PPN atas obat bagi lansia. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan UU Lansia dan UU Reformasi Perpajakan untuk Percepatan dan Inklusi.

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk obat-obatan sejak Januari 2019. Pada awalnya, obat yang memperoleh fasilitas adalah untuk penyakit kardiovaskular dan diabetes.

Fasilitas pembebasan PPN tersebut berlaku untuk penyerahan obat tertentu oleh produsen, distributor, grosir, dan pengecer.

Pada bulan lalu, otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) berdasarkan rekomendasi BPOM telah menambah 22 jenis obat yang memperoleh pembebasan PPN. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bureau of Internal Revenue (BIR) Nomor 17 Tahun 2024 berdasarkan UU Reformasi Perpajakan untuk Percepatan dan Inklusi.

Jenis obat yang memperoleh pembebasan PPN tersebut meliputi obat-obatan kanker, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit mental, dan tuberkulosis.

Contoh obat diabetes yang diberikan fasilitas yakni metformin dan sitagliptin. Sedangkan obat kolesterol tinggi yang mendapatkan fasilitas berupa atorvastatin calcium dan atorvastatin + fenofibrate.

Obat lainnya yang diberikan fasilitas pembebasan PPN yakni clonidine hydrochloride dan lisinopril untuk pasien hipertensi, mannitol dan tolvaptan untuk pasien penyakit ginjal, desvenlafaxine untuk pasien penyakit mental, serta bedaquiline dan isoniazid + pyridoxine hydrochloride untuk pasien tuberkulosis.

"Kolaborasi BPOM dan BIR ini tujuan membuat obat-obatan yang esensial bagi lansia lebih terjangkau," ujar Zacate dilansir philstar.com. (sap)