Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) melambaikan tangan kepada warga saat kunjungan di Pondok Pesantren Al Falak, Pagentongan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/10/2023). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden Anies Baswedan menjelaskan strateginya terkait dengan upaya menurunkan rasio utang pemerintah apabila memenangkan pilpres 2024.

Anies mengatakan rasio utang pemerintah perlu dijaga rendah paling tinggi 30% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketimbang menurunkan nominal utang, lanjutnya, penurunan rasio utang akan lebih efektif jika ukuran PDB diperbesar.

"Caranya PDB-nya digedein. Kalau PDB-nya digedein, otomatisnya persentasenya akan turun, tetapi not the nominal itself," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Anies menuturkan pemerintah memerlukan pembiayaan utang untuk mendukung berbagai program yang menyejahterakan rakyat. Namun demikian, rasio utang perlu dijaga rendah untuk memastikan kesinambungan fiskal.

Pada akhir September 2023, rasio utang pemerintah mencapai Rp7.891,61 triliun atau setara dengan 37,95% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah tersebut dapat terus ditekan hingga menjadi 30% apabila ukuran PDB tumbuh lebih cepat.

Ketika ukuran PDB Indonesia besar, ia memandang rasio utang pemerintah akan dapat terjaga rendah meski secara nominal mengalami peningkatan.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

"Soal ruang fiskal kita terbatas, sedangkan kita tidak ingin nambah utang. Kami melihat problemnya bukan pada nominalnya, tetapi pada persentasenya," ujarnya.

Ketentuan mengenai batasan rasio utang pemerintah selama ini telah diatur dalam UU 1/2003 tentang Keuangan Negara. Beleid tersebut menyatakan bahwa rasio utang pemerintah maksimal 60% dari PDB. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, anies baswedan, rasio utang, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya