Belanja Perpajakan 2019 Capai Rp257 Triliun

Kontribusi terbesar belanja perpajakan tersebut berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp166,92 triliun atau 64,9% dari total belanja perpajakan.

Perinciannya, kontribusi terbesar itu berasal dari fasilitas PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar.

"Kemudian juga pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selisih total belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp24,12 triliun, karena belanja perpajakan pada 2018 tercatat Rp142,8 triliun.

Adapun belanja perpajakan pajak penghasilan (PPh) juga tumbuh dari Rp70,1 triliun menjadi Rp79,2 triliun pada 2019, sementara belanja perpajakan bea masuk dan cukai pada 2019 justru menurun dari Rp12,2 triliun pada 2018 menjadi Rp11 triliun.

Dalam laporan belanja perpajakan kali ini, terdapat 65 peraturan dan 89 peraturan yang belanja perpajakannya sudah dapat diestimasi pemerintah. Pemerintah menambahkan belanja pajak bea meterai dan 4 jenis pajak lainnya dalam laporan belanja perpajakan kali ini.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan bab yang berisi mengenai penjelasan atas fasilitas yang diberikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi tidak termasuk dalam belanja perpajakan. (Bsi)