Berbagai Program Pemkot Sukabumi dalam Optimalkan Pajak Daerah

"Indikator pemberdayaan pajak dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi dapat diukur berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak," katanya dalam acara Webinar Nasional Taxartion 5, Kamis (11/5/2023).

Secara umum, lanjut Iskandar, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi sudah 60%. Dalam periode 2020-2023, kinerja setoran pajak daerah mampu mencapai target, utamanya ditopang jenis pajak BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan PBB-P2.

Meski demikian, sambungnya, upaya optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan perbaikan pelayanan masyarakat di daerah.

Sebagai upaya ekstensifikasi pajak daerah, langkah yang dilaksanakan pemkot di antaranya pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah berbasis pemetaan digital, menyediakan pelayanan pajak daerah door to door, serta rekonsiliasi daftar sasaran pengawasan bersama dengan KPP Pratama.

Untuk strategi intensifikasi pajak daerah, langkah yang dilaksanakan di antaranya pengolahan basis data pajak daerah melalui aplikasi Pantas, pengendalian penerimaan melalui dashboard eksekutif, digitalisasi pendataan PBB, serta pengembangan saluran pembayaran pajak daerah memakai QRIS dan virtual account.

Saat ini, pemkot juga tengah menyiapkan beberapa peraturan untuk implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut Iskandar, penyesuaian ketentuan pajak daerah berdasarkan UU HKPD tersebut berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan.

"Kami tengah memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tingkat kepastiannya makin tinggi," ujarnya.

Iskandar juga memastikan pajak daerah yang dihimpun akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Misal, melalui pembangunan infrastruktur jalan serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. (rig)