Bersaing di Pasar Internasional, Sertifikasi AEO Diperluas

“Fasilitas berupa simplikasi prosedur kepabeanan melalui program partnership ini menyasar para pelaku usaha yang memiliki kualitas baik,” ungkap siaran pers Kemenkeu, Selasa (21/2).

Hingga saat ini, program yang lahir dari inisiatif World Customs Organization (WCO) dengan tujuan mengamankan rantai pasokan logistik dalam perdagangan internasional ini juga telah disepakati, diakui dan diimplementasikan oleh sekitar 160 negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan Kemenkeu melalui DJBC berkomitmen untuk memperluas manfaat dari program AEO dan MITA Kepabeanan. Hasilnya tak main-main, jumlah perusahaan yang tergabung dalam AEO terus menunjukkan peningkatan.

Pada 2015 terdapat 5 perusahaan penerima sertifikat AEO, selanjut pada 2016 terdapat 40 perusahaan, dan hingga Februari 2017 sudah mencapai 46 perusahaan. Bea Cukai juga telah menetapkan 264 perusahaan MITA Kepabeanan hingga awal 2017.

Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan, tak hanya menerima manfaat kemudahan dari DJBC, para pelaku usaha yang telah bersertifikasi AEO dan tergabung dalam MITA Kepabeanan nyatanya juga memberikan kontribusi signifikan di bidang kepabeanan dan penerimaan negara.

Dari segi upaya percepatan dwelling time, perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan berkontribusi terhadap penurunan 30% dari waktu rata-rata dwelling time normal yaitu dari 3,4 hari menjadi 2,38 hari.

Adapun, dari segi jumlah importasi, perusahaan AEO dan MITA berkontribusi sekitar 26,84% atau sekitar 265 ribu kontainer sepanjang tahun 2016. Perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan juga berkontribusi dalam efisiensi biaya penimbunan hingga mencapai 34% jika dibandingkan perusahaan Jalur Hijau.

Hal ini dimungkinkan karena waktu penumpukan yang lebih rendah dan proses pengeluaran barang perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan lebih cepat. Tak hanya itu, kontribusinya terhadap penerimaan negara mencapai 29,30% dari total penerimaan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada 2016 yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Ke depannya, lanjut Wamenkeu, fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional karena murahnya biaya logistik. Reputasi sebagai Indonesia trusted partner juga diharapkan menunjang daya saing produk ekspor Indonesia di dunia internasional.(Amu)