Biayai Kesehatan Publik, Sektor Usaha Bakal Dipungut Pajak Baru

“Layanan kesehatan publik Nigeria membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanannya. Untuk itu, RUU baru memungkinkan sektor swasta membayar pajak untuk mendanai biaya kesehatan tersier negara,” sebut pemerintah, Selasa (12/11/2021).

Seperti dilansir KPMG, Pemerintah Nigeria akan menerapkan kebijakan pajak atas sektor tertentu. Pertama, pungutan pajak sebesar 1% kepada perusahaan perminyakan yang dibayarkan atas total barel minyak mentah yang diproduksi setiap tahun.

Kedua, pungutan pajak sebesar 1% kepada penyedia layanan internet atas data yang dijual setiap tahun. Ketiga, pungutan pajak sebesar 1% kepada perusahaan minuman dan pabrik yang dibayarkan atas laba yang diumumkan setiap tahun.

Keempat, pungutan pajak 1% kepada perusahaan semen yang dibayarkan atas laba yang diumumkan setiap tahun. Kelima, pungutan pajak 1% kepada perusahaan manufaktur cat dan kimia yang dibayarkan atas laba yang diumumkan setiap tahun.

Keenam, pungutan pajak 1% kepada perusahaan tembakau yang dibayarkan atas laba yang dilaporkan setiap tahun. Pemerintah berharap kebijakan baru tersebut dapat menambah penerimaan negara untuk kepentingan peningkatan kualitas sektor kesehatan.

Perlu diketahui, pemerintah mengalokasikan dana kesehatan pada tahun depan senilai N820,2 miliar atau setara dengan Rp28,18 triliun. Jumlah tersebut menyumbang 5% dari total anggaran negara pada tahun depan.

Namun, rencana pemajakan tersebut menuai penolakan, khususnya kalangan pengusaha di sektor akan dipajaki. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak baru tersebut akan menambah biaya bisnis di Nigeria, yang akhirnya meningkatkan tantangan bisnis di Nigeria.

Pengusaha kemudian meminta pemerintah untuk mencari opsi lain sebagai sumber pendanaan sektor kesehatan, selain melakukan pengenaan pajak baru ke pengusaha terkait. (rizki/rig)