Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Cara Bikin Nota Pembatalan untuk Faktur Pajak

A+
A-
5
A+
A-
5
Cara Bikin Nota Pembatalan untuk Faktur Pajak

APABILA Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh penerima jasa, PPN dari JKP yang dibatalkan ini dapat mengurangi pajak keluaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) pemberi jasa dan pajak masukan dari PKP penerima jasa.

Untuk dapat mengurangi pajak keluaran dan pajak masukan dari pembatalan JKP, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada PKP pemberi Jasa. Nota pembatalan adalah nota yang diterbitkan saat terjadinya pembatalan transaksi dan pengembalian JKP.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat nota pembatalan. Untuk diperhatikan, nota pembatalan harus dibuat pada saat JKP dibatalkan. Apabila tidak, pembatalan JKP dianggap tidak terjadi.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Selanjutnya, bentuk dan ukuran nota pembatalan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi pembeli. Contoh bentuk dan ukuran nota pembatalan bisa dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 65/2010.

Keterangan yang harus diisi dalam nota pembatalan paling sedikit harus mencantumkan 8 hal antara lain nomor nota pembatalan; nomor, kode seri dan tanggal faktur pajak dari JKP yang dibatalkan; nama, alamat, NPWP penerima jasa.

Kemudian, nama, alamat, NPWP PKP pemberi JKP; jenis jasa dan jumlah penggantian JKP yang dibatalkan; PPN atas JKP yang dibatalkan; tanggal pembuatan nota pembatalan; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan.

Baca Juga: Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?

Nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 2. Untuk lembar pertama diberikan kepada PKP pemberi JKP dan lembar kedua menjadi arsip penerima jasa. Jika penerima jasa bukan PKP, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 dan lembar ketiga diberikan kepada KPP tempat penerima jasa terdaftar.

Keterangan minimum yang wajib tercantum di nota pembatalan harus dipenuhi untuk menghindari pembatalan JKP dianggap tidak terjadi. Begitu juga dengan jumlah rangkap nota pembatalan, harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pengurangan pajak masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya oleh penerima jasa dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pembatalan JKP. Begitu juga dengan pengurangan pajak keluaran oleh PKP pemberi jasa, dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pembatalan JKP. Selesai. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: Tidak Padankan NIK Jadi NPWP, Status NPWP Berubah Jadi Non-Aktif?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak, administrasi pajak, faktur pajak, nota pembatalan, pmk 65/2010, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 12 Agustus 2021 | 10:43 WIB
Terima kasih DDTCNews senantiasa memberikan tips pajak yang sangat informatif. Semoga dapat diketahui secara masif khususnya bagi para PKP!
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA POSO

Wah! Masih Banyak PKP Salah Input Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya