Cegah Spekulan Properti, Otoritas Ini Ingin Pungut Pajak Lebih Tinggi

"Pajak harus dikenakan berdasarkan berapa lama pemilik menjual properti setelah memperolehnya," bunyi proposal tersebut, dikutip pada Minggu (7/5/2023).

Pemerintah menyatakan negara harus membuat kebijakan yang mampu mencegah spekulasi pada pasar properti. Oleh karena itu, pajak perlu dikenakan kepada masyarakat yang memiliki banyak properti.

Pemerintah pun menyebut transaksi properti di area pusat bisnis juga harus dikenakan pajak lebih tinggi.

Pemerintah menugaskan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mengkaji usulan kebijakan mengenai pajak atas kepemilikan properti kedua. Kementerian SDA dan Lingkungan juga ditugaskan menghitung tarif pajak yang bakal diterapkan tersebut.

Pemerintah pertama kali mengusulkan pengenaan pajak properti kedua di Ho Chi Minh City pada 6 tahun lalu. Sayangnya, usulan tersebut tidak disetujui oleh Majelis Nasional.

Seperti dilansir vnexpress.net, Ho Chi Minh City juga mengusulkan pajak yang sama pada tahun lalu, tetapi batal pada Maret 2023. Hal ini dilakukan karena banyak anggota parlemen dan pelaku usaha menentang pajak properti kedua karena dianggap tidak adil.

Rencana mengenakan pajak atas kepemilikan properti kedua dan seterusnya untuk mencegah spekulan dinilai mirip dengan upaya yang dilakukan Singapura.

Pemerintah berencana menaikkan tarif bea meterai tambahan untuk pembelian rumah kedua dan selanjutnya dari 17% menjadi 20% dan dari 25% menjadi 30%.

Untuk warga asing pemegang izin tinggal tetap, bea meterai tambahan ketika membeli properti kedua dan seterusnya naik masing-masing sebesar 5 poin persen menjadi 30% dan 35%. (rig)