Ciptakan Lapangan Kerja, Otoritas Ini Revisi UU Insentif Pajak

"Kemudahan berusaha menjadi hal penting untuk mendorong investasi yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas," katanya, dikutip pada Selasa (12/3/2024).

Recto menuturkan Rencana Aksi dan Resolusi Peningkatan Pertumbuhan (Growth-Enhancing Actions and Resolutions/GEARs) akan memastikan Filipina berada pada jalur yang tepat untuk mencapai konsolidasi fiskal sekaligus meningkatkan pertumbuhan.

Pada gilirannya, rencana tersebut bakal menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam GEARs, Kemenkeu akan melaksanakan sejumlah langkah untuk mendorong investasi melalui reformasi yang pro-bisnis, perbaikan rezim peraturan, pengurangan biaya menjalankan bisnis, serta mengatasi kendala-kendala berusaha. Salah satu agendanya, merevisi UU CREATE.

Recto menjelaskan revisi UU CREATE dibutuhkan guna mengatasi berbagai kekhawatiran investor, termasuk menyesuaikan insentif, serta menarik lebih banyak investasi strategis ke Filipina.

Terdapat beberapa perubahan besar yang direncanakan masuk dalam Revisi UU CREATE antara lain pembentukan sistem restitusi pajak yang efisien untuk badan usaha terdaftar dan pelembagaan klasifikasi klaim dan kerangka audit berbasis risiko.

Sebagai informasi, UU CREATE dibahas dan disahkan pada era pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte pada 2021. Peraturan tersebut menawarkan keringanan pajak sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Melalui undang-undang tersebut, UMKM dinilai menjadi penerima manfaat terbesar karena tarif PPh badannya turun dari 30% menjadi 20%, sedangkan tarif PPh badan untuk korporasi dipangkas 5% dari 30% menjadi 25%.

Di sisi lain, Recto menyebut pemerintah juga akan melaksanakan program Build Better More untuk menghasilkan lebih banyak lapangan kerja dan investasi. Dalam hal ini, belanja infrastruktur tahunan ditargetkan mencapai 5% hingga 6% terhadap PDB.

Pemerintah juga akan memanfaatkan modal dan keahlian sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga kesinambungan fiskal, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi dalam negeri.

"Kemenkeu juga ingin membuat administrasi pajak yang lebih efisien guna meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menyediakan lebih banyak dana untuk pendidikan, pelatihan pekerja, layanan kesehatan, dan program pengembangan SDM lainnya," ujar Recto seperti dilansir pna.gov.ph. (rig)