Daerah Minta Sri Mulyani Implementasikan Aturan DBH & Retribusi Sawit

“Kami mohon kepada menkeu kiranya kalau sudah ada pembahasan tentang pembagian hasil pajak kelapa sawit untuk wilayah daerah-daerah perkebunan yang punya kelapa sawit,” kata Musa dalam acara Sosialisasi UU HPP, Jumat (4/2/2022).

Sebagai informasi, UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), mengatur pemerintah pusat tetap memberikan DBH sumber daya alam kepada daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil, meski berada di provinsi yang berbeda.

Tidak hanya itu, UU HKPD yang telah disahkan oleh DPR pada akhir 2021 juga memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk menagih retribusi sawit dari pengusaha sawit yang menanam sawit di daerahnya.

“Ekonomi Sumatra Utara sudah menunjukkan hampir normal kembali. Apalagi di sini wilayah terbesar kita banyak wilayah perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan lain-lain,” ujar Musa.

Sementara itu, Musa mengatakan saat ini harga komoditas sawit sedang dalam tren penguatan. Kondisi ini dinilai baik bagi penerimaan daerah, terlebih sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang ekonomi di Sumatra Utara.

“Harga kelapa sawit saat ini jauh meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan belum pernah setinggi ini,” kata Musa.

Di sisi lain, Musa menyampaikan sumber penerimaan baru tersebut dapat memperlancar tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Alasannya, tercatat lebih dari 30.000 kilometer jalanan di Sumatra Utara menjadi tanggung jawab pemprov.

Permasalahannya, lanjut Musa, banyak jalan di provinsi tersebut yang mudah rusak karena kerap dilewati oleh truk-truk besar pengangkut hasil perkebunan sawit.

“Mudah-mudahan ini (pajak atas kelapa sawit) tahun depan bisa terjadi. Mudah-mudahan bisa mendorong ekonomi daerah. Karena tanggung jawab provinsi adalah badan jalan yang merupakan juga urat nadi perekonomian,” kata Musa. (sap)