Data Kurang Valid, Objek PBB Didata Ulang

Langkah ini juga diperlukan untuk melengkapi data objek PBB yang masih kurang ketika kewenangan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemkot/pemkab.

"Pada 2014, dari KPP Pratama itu hanya database saja dan tidak disertakan file atau dokumen blok PBB-nya. Oleh karena itu kita harus membuat ulang pemetaan atas data PBB ini," ujar Ikhwan, dikutip Kamis (3/6/2021).

Untuk melengkapi data objek PBB yang dimiliki Bapenda Kabupaten Serang, otoritas pajak daerah terus melakukan pendataan objek pajak secara rutin setiap tahun.

Pada masa-masa sebelum pandemi Covid-19, pendataan dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Serang di 1 kecamatan hingga maksimal 3 kecamatan setiap tahun. Akibat pandemi, pendataan objek PBB dibatasi hanya pada 1 kecamatan saja.

"Pendataan ini manfaatnya meningkatkan validitas data PBB supaya kita mengetahui objek PBB mana yang sebetulnya ada dan yang tidak ada," ujar Ikhwan seperti dilansir rmolbanten.com.

Dengan pendataan ini, kesalahan-kesalahan seperti penagihan 2 kali atas 1 objek PBB yang sama tau kesalahan lainnya diharapkan dapat diminimalisasi.

Selain itu, pendataan objek PBB melalui pemetaan ulang diperlukan agar Bapenda Kabupaten Serang sepenuhnya mengetahui potensi PBB yang dapat dipungut. (Bsi)