DJP Bagi Kualitas Piutang Pajak Jadi 4 Golongan, Begini Kriterianya

“Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, Kepala KPP wajib melakukan penilaian atas kualitas piutang pajak berdasarkan kondisi piutang pajak pada tanggal laporan keuangan untuk membentuk penyisihan piutang pajak tidak tertagih,” bunyi Pasal 2 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Rabu (19/6/2024).

Adapun piutang pajak berarti piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau surat sejenisnya, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Sementara itu, kualitas piutang pajak didefinisikan sebagai hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan umur atau kondisi piutang pajak pada tanggal laporan keuangan.

Secara lebih terperinci, PER-01/PJ/2020 mengklasifikasikan kualitas piutang pajak menjadi 4 golongan. Keempat golongan itu meliputi kualitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengklasifikasian golongan piutang itu tergantung pada jenis pajak, umur, dan kondisi dari piutang pajak.

Secara lebih ringkas kualitas piutang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea meterai, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3), dapat disimak pada tabel berikut.

Sumber: Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ/2020

Adapun apabila suatu piutang pajak memenuhi lebih dari 1 kriteria penggolongan kualitas maka akan digolongkan ke dalam salah satu kualitas piutang pajak dengan mendahulukan urutan macet, diragukan, kurang lancar, atau lancar. (sap)