Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Delegasi DDTC Hadiri Konferensi Pajak HNWI di Vienna, Ini yang Dibahas

A+
A-
1
A+
A-
1
Delegasi DDTC Hadiri Konferensi Pajak HNWI di Vienna, Ini yang Dibahas

Yusuf W. Ngantung dan Cindy Kikhonia Feby, dua delegasi DDTC yang mengikuti konferensi pajak HNWI di Vienna, Austria selama 21-23 Februari 2018. (Foto: DDTCNews)

VIENNA, DDTCNews – Dua delegasi DDTC, Yusuf W. Ngantung dan Cindy Kikhonia Feby, mengikuti High-Level Conference bertajuk “High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose for Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies” di Vienna, Austria.

Konferensi ini berlangsung selama 21-23 Februari 2018 yang diselenggarakan oleh Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business) atas kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime / UNODC) dan World Bank Group.

Sesi pada hari pertama (21/2), hanya diperuntukkan bagi pemerintah dan perwakilan regional pemerintahan serta organisasi internasional dan tidak dibuka untuk peserta umum.

Baca Juga: OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Topik yang dibahas pada hari pertama di antaranya dibawakan oleh perwakilan dari World Bank Group, Otoritas pajak Kenya, World Customs Organization, Global Forum on Transparency and Exchange Information (OECD) dan perwakilan dari organisasi non pemerintahan dan perwakilan dari pemerintah lainnya.

Adapun topik yang dibahas di hari pertama mengenai bagaimana pencapaian Tax and Good Governance Project di Afrika serta bagaimana proyek ini dapat membantu pemerintahan negara Afrika dalam menghadapi “Illicit Financial Flow” (IFF) atau peredaran uang secara ilegal.

Kemudian pada sesi kedua (22/2), acara ini diperuntukkan bagi seluruh peserta, dari mulai pemerintahan, swasta, mahasiswa, konsultan dan juga pengacara. Sesi kedua ini membahas 6 topik yang dibawakan oleh sekitar 20 narasumber.

Baca Juga: Sasar Orang Kaya dan Perusahaan, Putin Naikkan Pajak Setelah Pilpres

Adapun topik yang dibahas di antaranya adalah perkembangan terbaru terkait peran High Net-Worth Individuals (HNWI) dengan konsultannya atau disebut Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). DNFBP mencakup profesi seperti auditor, konsultan pajak, kasino, perusahaan pemberi jasa, dealer barang berharga, pengacara maupun notaris.

Peran DNFBP menjadi penting dalam pembicaraan ‘peredaran uang secara ilegal’ karena DNFBP mempunyai potensi yang sebanding dengan lembaga keuangan dalam hal pencucian uang. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, pencucian uang justru banyak ditemukan di sektor non-keuangan sebagai cara inovatif untuk menyembunyikan peredaran uang secara ilegal.

Topik selanjutnya yang diketuai oleh Jeffrey Owens adalah pembicaraan mengenai apa yang menjadi perhatian dari HNWI dan DNFBP dalam menghadapi tren adanya program voluntary compliance (seperti program tax amnesty di Indonesia) di berbagai negara.

Baca Juga: 250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Selanjutnya pada sesi ketiga (23/2), fokus pembicaraan adalah pada bagaimana perkembangan teknologi dalam hal ini FinTech (Financial Technology) dan RegTech (Regulatory Technology), termasuk blockchain dapat membantu dalam mencapai agenda global terkait transparansi keuangan dan pertukaran informasi yang efektif.

Pembicara pada sesi ketiga ini didominasi oleh otoritas pajak dari berbagai negara seperti Norwegia, Kenya, Argentina dan Inggris. Selain itu terdapat juga pembicara dari perwakilan perusahaan teknologi. (Amu)

Baca Juga: Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : laporan dari austria, pajak hnwi, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 15:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

Kamis, 22 September 2022 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Menggagas Mekanisme Baru PPh Final Penghasilan Pasif Orang Kaya

Selasa, 20 September 2022 | 14:45 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Pemeriksaan dan Pemberian Sanksi, Ikhtiar Optimalkan Pajak HNWI

Senin, 19 September 2022 | 15:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Hati-Hati Memajaki Orang Kaya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya