Digugat ke WTO, Jokowi: dengan Cara Apapun Kita Lawan

Jokowi mengatakan pemerintah melarang ekspor komoditas mentah secara bertahap untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Setelah melarang ekspor nikel dimulai 1 Januari 2020, Indonesia langsung menghadapi menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke WTO.

"Kita terbuka, tapi jangan tarik-tarik kita ke WTO gara-gara setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun, akan kita lawan," katanya, Kamis (18/11/2021).

Jokowi mengatakan sempat menghadapi banyak pertanyaan mengenai larangan ekspor nikel dari kepala negara lain ketika menghadiri pertemuan G-20. Dia pun menjelaskan larangan ekspor tersebut untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Ketika komoditas mentah diekspor, keuntungan dari sisi nilai tambah dan lapangan kerja juga akan berpindah ke negara lain. Adapun bagi Indonesia, tidak akan mendapatkan apa-apa karena komoditas mentah akan selalu dijual dengan harga rendah.

Meski demikian, Jokowi menyatakan Indonesia selalu terbuka jika investor dari negara lain ingin menanamkan modal dan membawa teknologi untuk mengolah komoditas hingga setengah jadi di dalam negeri. Investasi untuk hilirisasi komoditas tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun bermitra dengan BUMN atau swasta.

Jokowi juga memastikan pemerintah tidak akan membatalkan kebijakan pelarangan ekspor nikel walaupun digugat ke WTO. Dia bahkan berencana melarang ekspor bauksit mulai 2022 dan tembaga mulai 2023.

Menurutnya, larangan ekspor bauksit dan tembaga akan segera dilakukan ketika fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter telah terbangun.

"Kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu. Jadikan barang jadi juga tidak apa-apa kok," ujarnya.

Jokowi menambahkan telah menghitung potensi tambahan nilai ekonomi jika rencana hilirisasi barang tambang berjalan baik. Misalnya pada ore nikel, harganya akan menjadi 10 kali lipat jika telah diolah menjadi baja tahan karat.

Larangan ekspor nikel telah meningkatkan nilai ekspor mencapai US$ 16,5 miliar hingga Oktober 2021. Dia memperkirakan angka itu akan menyentuh US$20 miliar pada akhir tahun.

Jokowi menyebut tambahan nilai ekspor akan semakin melonjak ketika beberapa komoditas mentah lain mulai dilarang. Dalam jangka panjang, dia optimistis kebijakan itu akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia.

"Ini nanya dari kita setop [ekspor] nikel. Perkiraan nanti, kalau jadi barang-barang yang lain [juga dilarang], perkiraan saya bisa US$35 miliar," imbuhnya. (sap)