DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

"Modus yang digunakan adalah dengan memuat bahan bakar minyak jenis solar secara ship-to-ship dari beberapa kapal di luar daerah pabean, kemudian masuk ke daerah pabean tanpa dilengkapi manifes," katanya, Rabu (5/10/2022).

Askolani mengatakan penindakan karena solar ilegal tersebut misalnya dilakukan terhadap kapal MT. Zakira di perairan Pulau Karimun Besar, Kepulauan Riau, pada akhir September 2022. Kapal itu kedapatan mengangkut muatan 629,3 kiloliter minyak solar HSD.

Penindakan berawal dari informasi yang diterima petugas DJBC tentang adanya modus penyelundupan BBM dengan cara ship-to-ship antarkapal sambil berjalan lambat atau berhenti mengapung di perairan Selat Singapura dan perairan Timur Johor, Malaysia. Ketika memasuki perairan Indonesia, kapal tersebut diperiksa Satgas Patroli Laut Jaring Sriwijaya di perairan Pulau Karimun Besar dan tidak dapat menunjukkan dokumen kepabeanannya.

Nilai keseluruhan solar yang diangkut ditaksir mencapai Rp7,36 miliar, dengan potensi kerugian negara senilai Rp1,36 miliar.

Selain penangkapan tersebut, Askolani menyebut sinergi atas pengamanan wilayah perairan laut Indonesia juga dilakukan Kantor Bea Cukai Batam bersama Bakamla. Dalam hal ini, Bea Cukai Batam telah menyerahterimakan perkara atas Kapal Tanker MT. Blue Stars 8 GT 296 berbendera Equatorial Guinea dengan muatan 87,48 kiloliter bahan bakar minyak jenis solar murni (B0).

Kapal tersebut ditangkap di Perairan Selat Singapura, Batam, Kepulauan Riau karena diduga mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes. Estimasi nilai barang dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp1,02 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp189,35 juta.

Hingga Oktober 2022, operasi laut terpadu Jaring Sriwijaya 2022 telah menggagalkan penyelundupan dengan total nilai barang Rp244,5 miliar dan potensi kerugian negara Rp242 miliar. Secara nasional, patroli laut DJBC telah melakukan 191 penindakan terhadap komoditas di antaranya minuman mengandung etil alkohol ilegal, produk hasil tembakau ilegal, narkotika, barang hasil hutan, barang hasil tambang, dan BBM dengan perkiraan nilai barang Rp685,5 miliar dan potensi kerugian negara Rp454,3 miliar.

Askolani menegaskan DJBC akan terus berupaya melakukan pengamanan wilayah perairan Indonesia melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Sinergi mutlak dibutuhkan dalam pengawasan peredaran barang ilegal di Indonesia. Lewat koordinasi dan sinergi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya ke wilayah pabean Indonesia," ujarnya. (sap)