DJBC Terbitkan Aturan Baru Soal Tata Laksana Kelangsungan Layanan TIK

"Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pemenuhan standar pelayanan DJBC kepada masyarakat dalam kondisi normal dan tidak normal, perlu menyusun tata laksana kelangsungan layanan TIK di lingkungan DJBC," bunyi salah satu pertimbangan dalam PER-19/BC/2023, dikutip pada Selasa (14/11/2023).

Pasal 2 PER-19/BC/2023 menyatakan pejabat bea dan cukai yang ditunjuk akan memakai layanan TIK melalui sistem komputer pelayanan (SKP).

Layanan TIK ini digunakan dengan optimal, apabila data center (DC) Kemenkeu dan/atau disaster recovery center (DRC) Kemenkeu; portal pengguna jasa; SKP; infrastruktur TIK; dan sistem instansi terkait yang terintegrasi dengan SKP dan portal pengguna jasa, berfungsi dengan baik.

Pada sistem kondisi normal, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi akan memastikan operasional DC Kemenkeu dan DRC Kemenkeu digunakan dengan optimal, terhadap sinkronisasi data, aplikasi, dan komunikasi konfigurasi sistem; dan recovery time objective (RTO) di bawah 1 jam.

Guna memastikan operasional DC Kemenkeu dan DRC Kemenkeu digunakan dengan optimal, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi membuat rencana kelangsungan TIK.

Rencana Kelangsungan TIK ini minimal memuat analisis dampak bisnis (ADB) dalam menghitung tingkat kekritisan sistem TIK; kajian risiko TIK yang menghasilkan profil risiko dan rencana penanganannya; dokumen DRP; dan pengujian fungsionalitas DC Kemenkeu dan DRC Kemenkeu.

Rencana kelangsungan TIK ini disusun pada saat kondisi TIK normal dan digunakan sebagai rujukan strategi pemulihan Kondisi TIK tidak normal.

Kondisi TIK tidak normal tersebut meliputi bencana TIK parsial dan bencana TIK katastropik. Bencana TIK parsial meliputi bencana TIK parsial bersifat lokal dan bencana TIK parsial bersifat nasional.

Bencana TIK parsial bersifat lokal berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh SKP pada kantor bea dan cukai tertentu; dan/atau kondisi lainnya yang menyebabkan SKP tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pertimbangan kepala kantor bea dan cukai.

Jika terdapat kondisi bencana TIK parsial bersifat lokal, kepala kantor akan mendeklarasikannya. Kantor bea dan cukai juga akan menyampaikan terjadinya kondisi bencana TIK parsial bersifat lokal kepada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi melalui aplikasi pengaduan gangguan layanan TIK untuk mendapatkan respon berupa tiket.

Dalam hal terjadi bencana TIK parsial bersifat lokal, kantor bea dan cukai akan melakukan kegiatan penanganan dan pemulihan secara bertahap, melalui prosedur penanganan kondisi TIK tidak normal; DRP; pelayanan manual; dan dokumen kepabeanan dan/atau cukai berupa cetakan (hardcopy).

Sementara itu, bencana TIK parsial bersifat nasional berupa tidak berfungsinya layanan TIK dengan kategori sangat kritis secara nasional; dan/atau kondisi tidak normal sistem instansi terkait yang terintegrasi SKP dan portal pengguna jasa dan berdampak kritis pada layanan TIK secara nasional.

Dalam hal terdapat kondisi bencana TIK parsial bersifat nasional, direktur melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi DJBC akan mendeklarasikannya.

Dalam hal terjadi bencana TIK parsial bersifat nasional, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi akan melakukan kegiatan penanganan dan pemulihan bersifat nasional secara bertahap, melalui prosedur penanganan kondisi TIK tidak normal; DRP; pelayanan manual; dan dokumen kepabeanan dan/atau cukai berupa cetakan (hardcopy).

Mengenai bencana TIK katastropik, terdiri atas keadaan tidak adanya suplai listrik ke area DC Kemenkeu; suhu 50% atau lebih area server dalam DC Kemenkeu melebihi 30 derajat celsius; dan terputusnya koneksi pada perangkat jaringan secara nasional.

Dalam hal terjadi bencana TIK katastropik, direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi juga akan melakukan kegiatan penanganan dan pemulihan melalui DRP; pelayanan manual; dan dokumen kepabeanan dan/atau cukai berupa cetakan (hardcopy).

"Dalam hal terjadi kondisi TIK tidak normal, penyampaian pemberitahuan pabean dan/atau pemberitahuan cukai dilakukan secara manual. Pemberitahuan ... disampaikan dalam bentuk soft file spreadsheet dengan format extension xls," bunyi Pasal 8 ayat (1) dan (2) PER-19/BC/2023.

Dalam hal layanan TIK telah berfungsi kembali, direktur atau kepala kantor bea dan cukai akan mendeklarasikan dan memberitahukan berakhirnya kondisi TIK tidak normal.

Terhadap pemberitahuan pabean dan/atau pemberitahuan cukai yang disampaikan pada saat kondisi TIK tidak normal, akan dilakukan sinkronisasi data kembali ke dalam SKP. Sinkronisasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung setelah layanan TIK berfungsi kembali.

Dalam hal kondisi TIK tidak normal telah berakhir, akan dilakukan pula evaluasi layanan teknologi informasi pasca-kondisi TIK tidak normal. PER-19/BC/2023 mulai berlaku ketika ditetapkan pada 27 Oktober 2023. (rig)