Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DJP & IBFD Bertemu di Makassar, Apa yang Dibahas?

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP & IBFD Bertemu di Makassar, Apa yang Dibahas?

Perwakilan DJP dan IBFD berfoto bersama dalam lokakarya perpajakan internasional pada 21-26 Oktober 2018 di Hotel The Rinra, Makassar.

MAKASSAR, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Perpajakan International bekerja sama dengan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) mengadakan lokakarya bertajuk “Joint DGT-IBFD Workshop on International Corporate Tax Planning”. Acara ini diselenggarakan pada 21-26 Oktober 2018 di Hotel The Rinra, Makassar.

IBFD adalah salah satu lembaga riset perpajakan bergengsi di dunia dan dikenal karena hasil risetnya yang sudah mengglobal dan menjadi rujukan oleh hampir seluruh otoritas pajak di dunia. IBFD juga dikenal karena memiliki periset kelas dunia dan menjadi instruktur serta pengajar pada forum perpajakan internasional maupun perguruan tinggi ternama di Belanda.

Lokakarya ini diikuti oleh 57 pegawai DJP dari berbagai fungsi seperti account representative (AR), penelaah keberatan, pemeriksa pajak, penyidik pajak dan perwakilan dari direktorat terkait di lingkungan DJP. Pegawai yang hadir umumnya bertugas dalam menangani isu perpajakan internasional.

Baca Juga: Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi

Adapun pemateri yang hadir dalam lokakarya ini antara lain Paul de Haan, Premkumar Baldewsing dan Jan van Koningsveld. Ketiganya merupakan ahli perpajakan internasional dari IBFD, khususnya terkait isu penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Topik yang dipaparkan oleh ketiga ahli perpajakan dari IBFD tersebut mencakup basic tax planning concepts, international tax governance and anti-abuse approaches, offshore structures, permanent establishment dan audit summary.

Lokakarya dibuka oleh Direktur Perpajakan International John L. Hutagaol dengan mempresentasikan perkembangan terbaru lanskap perpajakan internasional. Dalam paparannya, John menjelaskan bagaimana perkembangan era globalisasi dan digitasi yang pesat telah mengubah kebijakan perpajakan di dunia.

Baca Juga: E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

"Oleh sebab itu, sangat penting bagi petugas pajak untuk selalu memutakhirkan pengetahuannya guna mengimbangi skema penghindaran pajak yang juga semakin canggih," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima DDTCNews, Rabu (31/10).

John menjelaskan lokakarya ini diadakan sebagai salah satu sarana yang membantu petugas pajak untuk mengetahui perkembangan isu perpajakan internasional terkini. Selain itu, dia berharap agar lokakarya ini dapat menjadi media bertukar pikiran dan pengalaman serta menjadi solusi alternatif atas permasalahan terkait perpajakan internasional yang dijumpai petugas pajak di lapangan.

"Dengan mutakhirnya pengetahuan petugas pajak di bidang perpajakan internasional, niscaya kepastian hukum yang menjadi dambaan pelaku bisnis global juga akan semakin membaik," pungkas John. (Amu)

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ditjen pajak, pajak internasional, ibfd, tax planning

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Untuk Saat Ini, Tidak Ada Pilihan Unduh Bupot Istri NPWP Gabung Suami

Selasa, 02 Juli 2024 | 16:35 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya