DJP Sebut Data TPA Modul RAS Kelak Bisa Diakses Wajib Pajak

"Hampir seluruh unit kerja di DJP bersinggungan dengan aplikasi ini. [Wajib pajak nanti bisa mengaksesnya] karena mengingat data penerimaan, piutang dan utang tersebut adalah data per wajib pajak," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Hestu menerangkan secara bertahap utilisasi aplikasi TSA modul RAS akan bergeser dari berorientasi kepada kepentingan DJP menuju wajib pajak dalam konteks peningkatan pelayanan perpajakan. Hal tersebut berjalan paralel dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax.

Dia menyebut tugas dan kewenangan menyangkut aplikasi yang baru dirilis awal Juli ini melingkupi proses bisnis di Sekretariat DJP, Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dit. Data dan Informasi Perpajakan, dan Dit. Transformasi Proses Bisnis.

Selanjutnya, aplikasi TPA modul RSA juga menjadi tugas dan kewenangan Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. Keberatan dan Banding, dan Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

"Ke depan ini akan kita manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan. Modul TPA berikutnya lebih diarahkan kepada wajib pajak, di mana mereka bisa mengakses data perpajakannya masing-masing secara akurat dan real time. Ini akan dikembangkan dalam modul selanjutnya," katanya.

Seperti diketahui, TPA Modul RAS merupakan aplikasi untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Proses pencatatan pada Aplikasi TPA Modul RAS dilakukan secara otomatis dan harian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan atas dokumen sumber sesuai dengan rule akuntansi, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensi lainnya.

Aplikasi TPA Modul RAS melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak per 1 Januari 2020.

Aplikasi yang diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak SE-38/PJ/2020 inii dapat diakses melalui jaringan intranet DJP dengan menggunakan data petugas pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva. (Bsi)