DJP Ungkap Alasan Pencabutan Status 'Wajib Pajak Kriteria Tertentu'

“Keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu … mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak,” bunyi penggalan Pasal 5 ayat (1) PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021, dikutip pada Jumat (9/12/2022).

Pencabutan keputusan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu dapat dilakukan dalam hal terjadi 6 kondisi. Pertama, wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kedua, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 masa pajak berturut-turut. Ketiga, wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak selama 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender.

Keempat, wajib pajak menyampaikan laporan keuangan pada suatu tahun pajak setelah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah.

Kelima, wajib pajak menyampaikan laporan keuangan pada suatu tahun pajak setelah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

Keenam, wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pencabutan penetapan wajib pajak kriteria tertentu dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan menerbitkan dan memberitahukan keputusan pencabutan penetapan kepada wajib pajak.

Adapun terdapat ketentuan lainnya yang perlu diperhatikan. Meskipun telah dilakukan pencabutan penetapan sebagai 'wajib pajak kriteria tertentu', wajib pajak tersebut masih bisa mendapatkan status tersebut dengan mengajukan permohonan. (Fauzara Pawa Pambika/sap)