DPR Negara Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Pengacara Pro Bono

"Sebagai pengakuan atas upaya tanpa pamrih dan komitmen para penasihat hukum yang memberikan layanan pro bono kepada masyarakat kurang mampu, mereka seharusnya berhak atas kredit pajak untuk mengurangi penghasilan bruto," katanya, dikutip pada Rabu (3/5/2023).

Duterte mengatakan telah mengusulkan RUU 7867 yang berusaha memberikan keringanan pajak kepada pengacara pro bono. RUU ini akan mengamandemen UU 8371 tentang Hak Masyarakat Adat sehingga dapat melembagakan penyediaan layanan hukum pro bono kepada masyarakat adat miskin.

Dia menilai RUU 7867 akan menjamin hak para pengacara yang independen dan kompeten untuk membantu orang yang menjalani penyelidikan atas tindakan pelanggaran. RUU juga bakal menegaskan mandat negara untuk menyediakan pengacara bagi orang yang tidak mampu membayarnya.

Sementara itu, Yap menyebut sebagian besar masyarakat adat hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan keterbatasan ini, masyarakat juga akan kesulitan membela haknya ketika berhadapan dengan hukum.

"Ketika diselidiki atau ditahan sebagai tersangka, hak masyarakat adat tidak akan terpenuhi karena tidak memiliki pengacara untuk membela mereka," ujarnya.

Yap menambahkan di bawah RUU yang diusulkan, Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (National Commission for Indigenous Peoples/NCIP) akan diberi wewenang menunjuk pengacara untuk masyarakat adat miskin yang memiliki persoalan hukum. Pengacara pro bono pun berhak atas bebas pajak atau sebagaimana diatur oleh komisi berdasarkan peraturannya.

Dilansir pna.gov.ph, dalam RUU dijelaskan setiap pengacara yang telah memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat adat kurang mampu selama minimal 100 jam dalam 1 tahun berhak atas pengurang penghasilan bruto senilai PHP100.000 atau sekitar Rp26,5 juta. Dalam pelaksanaannya nanti, NCIP akan bekerja sama dengan otoritas pajak agar semua pengacara pro bono yang memenuhi ketentuan dapat menikmati insentif pajak. (sap)