Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

A+
A-
0
A+
A-
0
DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

JAKARTA, DDTCNews – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI Jakarta memungut pajak parkir di ibu kota dengan lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan hingga saat ini realisasi yang masuk ke kas Pemprov DKI Jakarta dinilai masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

“Penerimaan pajak parkir di ibu kota kalah dengan Medan yang sekarang sudah mencapai Rp450 miliar. Sedangkan, realisasi 2017 di DKI Jakarta baru Rp100 miliar," katanya Jumat (28/7).

Baca Juga: Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Berdasarkan hasil temuan dewan, Santoso menambahkan rendahnya realisasi saat ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga bermunculan parkir liar di sepanjang trotoar jalanan ibu kota.

“Seharusnya penerimaan pajak di satu titik area parkir bisa mencapai ratusan ribu rupiah per hari, namun fakta di lapangan yang disetorkan ke kas daerah hanya puluhan ribu rupiah per bulan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan yang meminta persoalan pajak parkir di DKI Jakarta agar segera dievaluasi bersama-sama dengan Badan Pajak dan Retribusi Darerah (BPRD) DKI Jakarta.

Baca Juga: Bergaji Rendah dan Sulit Bayar PBB, Warga DKI Bisa Minta Diskon Pajak

“Kami akan menggelar rapat kerja komisi dengan BPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya seperti dikutip dari beritajakarta.id. (Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak daerah, dki jakarta, pajak parkir

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 09 Maret 2024 | 14:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Dorong Kepatuhan, DJP-DJBC Jakarta Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi

Jum'at, 08 Maret 2024 | 15:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

NPOPTKP di DKI Jakarta Rp 250 Juta, Khusus Waris Jadi Rp1 Miliar

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jum'at, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya