Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ekonomi Masih Tertekan, Thailand Tunda Penerapan Pajak Transaksi Saham

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekonomi Masih Tertekan, Thailand Tunda Penerapan Pajak Transaksi Saham

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand berencana menunda rencana pemungutan pajak atas transaksi saham oleh investor individu.

Sekretaris Menteri Keuangan Krisada Chinavicharana mengatakan kondisi perekonomian saat ini masih tertekan oleh pandemi Covid-19 dan meningkatnya tensi geopolitik di wilayah Eropa sehingga pemungutan pajak perlu ditunda.

"Pemerintah membebaskan pajak transaksi saham untuk investor individu sebagai sarana untuk membantu pendalaman pasar keuangan," katanya seperti dilansir pattayamail.com, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Chinavicharana memproyeksikan pajak saham akan dipungut ketika kondisi perekonomian sudah memadai. Menurutnya, pajak tersebut diperlukan untuk memperluas basis pemajakan dan menaikkan penerimaan pajak demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tarif pajak yang dikenakan juga hanya 0,11%. Tarif ini diproyeksikan tidak akan terlalu berdampak terhadap pasar,” sebutnya.

Chinavicharana menuturkan sekitar 90% dari investor individu kemungkinan tidak akan membayar pajak saham karena mayoritas investor individu tidak memiliki penjualan di atas THB1 juta atau setara dengan Rp427,6 juta per bulan.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Departemen Penerimaan menambahkan penundaan pemungutan pajak transaksi saham tersebut tidak akan berdampak terhadap kinerja penerimaan pajak mengingat potensi penerimaan dari pajak tersebut belum diperhitungkan dalam anggaran tahun ini.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai THB8 miliar hingga THB10 miliar. Penerimaan pajak didorong oleh layanan elektronik yang mulai diimplementasikan pada September 2021. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, saham, kebijakan pajak, transaksi saham

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya