Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ekosistem Logistik Diperbaiki, Dwelling Time Kini Jadi 2,52 Hari

A+
A-
3
A+
A-
3
Ekosistem Logistik Diperbaiki, Dwelling Time Kini Jadi 2,52 Hari

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat berbagai langkah penataan ekosistem logistik telah membuat waktu bongkar muat atau dwelling time di Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,52 hari pada Agustus 2023.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya perbaikan sistem logistik nasional dimulai sejak penerbitan Perpres 26/2012. Setelahnya, diterbitkan pula Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) untuk menghapus duplikasi dan sekat-sekat melalui digitalisasi dan kemudahan layanan single submission.

"Upaya pembenahan sistem logistik nasional tersebut telah membuahkan hasil dengan dwelling time nasional pada Agustus 2023 mencapai 2,52 hari, melampaui target 2,9 hari, dan unggul di kawasan Asean, hanya sedikit di bawah Singapura," katanya, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga: Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Susiwijono mengatakan pemerintah akan terus memperkuat sistem pengawasan kinerja logistik nasional agar mampu menggambarkan kondisi logistik secara real-time dan kuantitatif. Indikator utama yang terus diefisiensi di antaranya biaya logistik, kemampuan untuk konsisten menjaga kualitas layanan (reliability), kecepatan pengiriman barang (speed), serta kemampuan beradaptasi dengan cepat (agility).

Dia menjelaskan Kemenko Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah secara resmi meluncurkan Biaya Logistik Nasional dengan menggunakan basis data tabel input dan output yang dimiliki BPS. Biaya logistik nasional yang saat ini sebesar 14,29% PDB menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling kompetitif di Asean dalam bidang logistik.

Dalam 10 tahun ke depan, biaya tersebut diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di level 10% PDB, erta ditargetkan kembali turun ke kisaran 8% PDB pada 2045.

Baca Juga: Libur Sekolah, Orang Tua Perlu Waspadai Penipuan Berkedok Bea Cukai

Di sisi lain, Susiwijono menyebut pemerintah juga berupaya meningkatkan rata-rata utilisasi pelabuhan kawasan timur Indonesia yang saat ini masih di bawah 50%. Langkah perbaikan ini dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan yang bersumber dari optimalisasi volume traffic atau subsidi bagi pelabuhan yang minim traffic (non-commercially viable) di Indonesia Timur.

Selain itu, juga didorong inisiatif kebijakan berupa peningkatan logistik berbasis komoditas (commodity-based approach) untuk menciptakan sentra industri baru unggulan di kawasan timur, serta penggunaan transportasi multimoda dan pengembangan kawasan logistik terintegrasi.

"Kami menekankan sinergi dan kolaborasi sebagai kunci menjaga resiliensi ekonomi, memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta mendukung keberhasilan reformasi logistik 4.0 guna tercapainya visi Indonesia Emas 2045," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Kaji Seluruh HS Code Sebelum Naikkan Bea Masuk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sistem logistik nasional, logistik, dwelling time, bongkar muat, pelabuhan, kepabeanan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 18:39 WIB
Hari Anti Narkotika Internasional

HANI, Ini Peran Bea Cukai Cegah Peredaran Narkotika

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Ada 2 Kawasan Berfasilitas, Investasi Asing Bakal Ramai Masuk ke Batam

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya