Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Gelar Agenda Rutin, BP2D Razia WP Nakal

A+
A-
0
A+
A-
0
Gelar Agenda Rutin, BP2D Razia WP Nakal

Ilustrasi salah satu bentuk operasi gabungan yang dilakukan BP2D Kota Malang. (foto:BP2D Kota Malang)

MALANG, DDTCNews – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah wajib pajak nakal. Kerugian akibat kelalaian wajib pajak tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan operasi gabungan (Opsgab) sadar pajak merupakan agenda rutin petugas yang dilakukan dalam tiga bulan sekali.

“Kerugian pajak karena wajib pajak nakal mencapai Rp1 miliar. Ruko ini merupakan salah satu contoh yang sudah kami beri segel sebagai tanda pengawasan tim kami. Kalau sudah diberi peringatan begini, kami yakin mereka akan membayar pajak lusa,” katanya di Kota Malang, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Dia pun mengungkapkan petugas sebenarnya sudah memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Mereka, sambungnya, juga dimintai keterangan. Namun, itikad baik dari wajib pajak belum dirasakan oleh petugas.

Ade menjelaskan terhadap wajib pajak yang masih nakal dan enggan membayar pajak, petugas tidak segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Wajib pajak terkait akan menghadapi aturan hukum yang berlaku.

Ada berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan guna membuat wajib pajak nakal jera. Selain menindak wajib pajak dengan tuntutan denda, wajib pajak pun bisa dituntut kurungan penjara hingga membayar pajak sesuai tunggakan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

“Pastinya jika ada oknum yang tidak ditindak, itu justru akan menular ke lainnya. Kemarin memang bisa dipidanakan, bahkan bisa diasumsikan sebagai perbuatan yang merugikan negara yang bisa kami laporkan untuk ranah pidana korupsi bagi wajib pajak nakal,” paparnya, seperti dilansir malangvoice.

Dalam melakukan razia wajib pajak nakal, BP2D menggandeng Satpol PP, DPM PTSP, Kejaksaan Negeri Malang, Denpom V/3 Brawijaya, serta Poltes Malang Kota. Opsgab ini merazia sektor seperti restoran, kafe, kos, reklame, serta beberapa lainnya.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak Daerah, Pemkot Sasar Pujasera atau Food Court

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kota Malang, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 08:30 WIB
KOTA PONTIANAK

Lunas PBB-P2 Kini Jadi Syarat Urus Administrasi di Kota Ini

Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:00 WIB
KOTA LHOKSEUMAWE

Pemkot Sediakan 10 Sepeda Listrik untuk Pembayar PBB dan PBJT Restoran

Jum'at, 28 Juni 2024 | 15:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Bergaji Rendah dan Sulit Bayar PBB, Warga DKI Bisa Minta Diskon Pajak

Jum'at, 28 Juni 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemkab Sukoharjo Bedakan Tarif Pajak Makanan di Restoran dan PKL

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya