Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Genjot Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. (foto: Getty)

LONDON, DDTCNews—Inggris berencana membangun sepuluh kawasan ekonomi khusus sebagai kebijakan fiskal baru setelah Inggris resmi keluar dari anggota Uni Eropa tahun depan.

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan pembentukan kawasan ekonomi khusus itu baik dari sisi kebijakan pajak maupun regulasi birokrasi, diperlukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris setelah resmi keluar dari Uni Eropa.

"Kota-kota di Inggris dapat mengajukan proposal kepada departemen keuangan untuk menjadi salah satu kota yang akan menjadi zona ekonomi bebas," katanya dikutip Senin (13/7/2020).

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Sunak menjelaskan proposal yang diajukan dewan kota akan mulai diproses oleh otoritas fiskal. Dia mengatakan kesepuluh kawasan ekonomi khusus tersebut sudah bisa ditentukan dan segera beroperasi pada awal tahun fiskal 2021.

Nanti, zona ekonomi baru tersebut menawarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang bersifat khusus dan berbeda dengan rezim normal perpajakan Inggris. Misal, insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Bagi pelaku usaha yang bermukim di kawasan ekonomi khusus juga akan mendapatkan tambahan insentif tax allowance, diskon pungutan bea meterai dan tarif khusus untuk PPh badan. Selain itu, kawasan ekonomi khusus berada di luar wilayah pabean Inggris.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

Dengan demikian, semua impor barang yang masuk ke kawasan ekonomi khusus akan bebas dari pungutan kepabeanan dan pajak dalam rangka impor.

Rencana kawasan ekonomi khusus ini disebut-sebut merupakan salah satu solusi bagi perekonomian Inggris selama masa transisi keluar dari Uni Eropa dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Masyarakat Inggris perlu tahu bahwa dalam situasi paling sulit saat ini masih ada harapan dan pemerintah tidak akan tinggal diam," jelas Sunak dilansir dari City AM.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus ini berbarengan dengan pengumuman pemerintah untuk menambah 500 personel kepabeanan baru dengan alokasi anggaran sebesar £700 juta selama masa transisi Brexit hingga 31 Desember 2020.

Anggaran tersebut juga ditujukan untuk pengadaan sistem IT dan infrastruktur pendukung lainnya pada pintu pelabuhan di Inggris. Alokasi belanja tersebut diproyeksikan sudah mulai dicairkan mulai Januari 2021. (rig)

Baca Juga: Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, insentif pajak, kawasan ekonomi khusus, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 29 Juni 2024 | 10:15 WIB
VIETNAM

Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Jum'at, 28 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Fasilitas Pajak PBB-P2 Jakarta pada 2024

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya