Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

A+
A-
0
A+
A-
0
Hilirisasi Mineral Jalan Terus, Jokowi Tak Gentar dengan Gugatan WTO

Foto udara aktivitas pemurnian nikel di areal pabrik smelter milik PT Antam di Kecamatan Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (17/12/2022). ANTARA FOTO/Jojon/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya agar tidak khawatir dengan risiko gugatan yang muncul dari World Trade Organization (WTO), sebagai respons atas kebijakan hilirisasi komoditas mineral nasional.

Menurut Jokowi, hilirisasi terhadap sejumlah komoditas logam yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini sudah terbukti ampuh memberikan keuntungan bagi negara. Karenanya, dia kukuh melanjutkan hilirisasi terhadap lebih banyak lagi komoditas mineral.

"Saya sampaikan kepada para menteri tiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO, [jalan] terus. Kalah, tetap [jalan] terus karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita," kata Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Presiden juga meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri terhadap keberhasilan hilirisasi nikel yang sudah berjalan 2 tahun. Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan melanjutkan hilirisasi pertambangan ke komoditas lainnya, seperti bauksit dan tembaga.

"Saya sudah sampaikan di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni [2023]. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga setop tahun ini, setop," ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$699 miliar dan membuka lapangan kerja bagi 8,8 juta orang.

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

"Sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah, terus setop," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga berpesan kepada perbankan nasional agar ikut mengawasi dan mendorong kebijakan hilirisasi di Tanah Air. Salah satunya, mempermudah pengajuan kredit bagi badan usaha maupun perorangan yang akan membuat smelter.

"Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas, apa yang harus kita tanyakan lagi," tutur presiden.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

Jokowi pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan gross domestic product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka US$9 triliun hingga US$11 triliun. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga ditargetkan bisa mencapai US$21.000 hingga US$29.000.

"Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hilirisasi, industri, ekspor, tembaga, komoditas tambang, WTO, penerimaan negara, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut SIMBARA Efektif Cegah Penghindaran PNBP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bantuan Pangan Beras Resmi Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya