Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

A+
A-
0
A+
A-
0
IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Ilustrasi IMF. 

ISLAMABAD, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) mengusulkan agar pemerintah Pakistan menghapus pembebasan pajak yang bernilai lebih dari Rs700 miliar (Rp143,72 triliun) dalam dua tahun ke depan.

Untuk merealisasikan usulan itu, IMF meminta pemerintah Pakistan untuk menghapus pembebasan pajak pada sektor pajak penjualan, pajak penghasilan, dan bea cukai di kisaran Rs350 miliar dalam anggaran 2019-2020.

“IMF menilai FBR (otoritas pajak) bisa mengumpulkan pendapatan lebih tinggi setara Rs5.550 miliar pada periode anggaran berikutnya, meskipun FBR saat ini menargetkan penerimaan periode berikutnya tidak lebih dari Rs3.950 miliar,” demikian pernyataan IMF seperti dikutip pada Kamis (9/5/2019).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Usulan IMF ini tampak menjadi sesuatu yang menantang Ketua FBR Shahbar Zaidi yang baru saja dicalonkan. Zaidi akan mendapat tugas untuk mengumpulkan pendapatan tambahan Rs1.600 miliar dalam satu tahun.

FBR memperkirakan pembebasan pajak untuk lima sektor ekspor utama, termasuk kulit, tekstil, karpet, bedah barang, dan lainnya pada penjualan domestik telah menyebabkan hilangnya pendapatan hingga Rs90 hingga Rs100 miliar per tahun.

Namun, World Bank justru memiliki penghitungan yang lebih signifikan. World Bank memperkirakan kehilangan pendapatan dari lima sektor ekspor utama pada penjualan domestik berada di kisaran Rs300 miliar per tahun.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Penangkapan elit telah memperoleh semua jenis keringanan pajak, konsesi, hak istimewa, dan insentif yang menyebabkan hilangnya pendapatan hingga Rs700 menjadi Rs800 miliar per tahun. FBR mengklaim mampu menghapuskan pembebasan itu menjadi Rs350 miliar pada anggaran berikutnya, pembebasan yang tersisa dapat dilakukan pada fase kedua 2020-21.

FBR pun mengklaim dapat mengumpulkan Rs5.000 hingga Rs5.001 miliar dengan pertumbuhan nominal 13% dan dalam hal mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengambil tindakan tambahan sebesar Rs500 miliar.

Seperti dilansir thenews, Pejabat FBR mengaku IMF tidak berbicara tentang angka pengumpulan pajak absolut tetapi IMF selalu meminta untuk menaikkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Pakistan, pajak, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya