Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak, Pengajuan Secara Online

"Pengajuan dilakukan secara online dan dapat dipantau secara real time serta dimungkinkan untuk melakukan trace and track proses pengajuan," katanya, Rabu (28/7/2021).

Syarif mengatakan pemerintah secara konsisten berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui PMK 92/2021, pemerintah berupaya memperlancar arus barang impor atas barang-barang tersebut.

Beleid yang menjadi revisi ketiga dari PMK 34/2020 ini mengatur pemberian insentif perpajakan pada 5 kelompok barang yang meliputi test kit dan reagen laboratorium, virus transfer, obat, peralatan medis dan kemasan oksigen, serta alat pelindung diri (APD).

Pada kelompok obat-obatan, pemerintah menambah jenis obat yang mengandung Regdanvimab sebagai penerima fasilitas.

Sementara pada kelompok peralatan medis dan kemasan oksigen, ada penambahan jenis barang yang berhubungan dengan penyediaan oksigen. Jenis barang itu antara lain oksigen yang dikemas dalam silinder baja, isotank, atau kemasan lainnya.

Kemudian, ada silinder baja tanpa kampuh (seamless) untuk oksigen. Ada pula isotank atau kontainer tangki berisi oksigen. Kemudian, ada pressure regulator, humidifier, flow meter, oxygen nasal cannula, dan bagian atau alat lainnya yang dipakai bersamaan dengan alat terapi pernapasan.

Syarif menyebut ada 3 jenis fasilitas perpajakan yang diberikan. Ketiganya adalah pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Pembebasan bea masuk juga berlaku atas bea masuk tambahan seperti bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan.

"Barang-barang yang dikategorikan sebagai barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat berasal dari luar negeri atau industri dalam negeri seperti kawasan berikat/gudang berikat, kawasan ekonomi khusus atau free trade zone, serta perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor," jelasnya.

Jika barang yang diimpor terkena ketentuan tata niaga impor, menurut Syarif, pemohon harus memiliki surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika barang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dan/atau BNPB. (kaw)