Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Indonesia Bisa Pertahankan Surplus Neraca Dagang di 2023, Ini Modalnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Indonesia Bisa Pertahankan Surplus Neraca Dagang di 2023, Ini Modalnya

Aktivitas bongkar muat kontainer berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (15/12/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia dinilai bisa mempertahankan kinerja positif perdagangan yang berhasil dicapai pada 2022 lalu. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada 2022 lalu mencatatkan rekor tertinggi dengan nilai surplus menembus US$54,46 miliar.

Namun, 2023 merupakan tahun penuh tantangan. Kantor Staf Presiden (KSP) memprediksi peningkatan ekspor pada 2023 hanya 12,8%, turun dibandingkan realisasi 2022 lalu, yakni 29,4%. Hal ini disebabkan adanya potensi resesi global, peningkatan suku bunga The Fed, dan masih berlanjutnya perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global.

"Meski demikian, pemerintah optimistis bisa menjaga neraca perdagangan tetap tumbuh walaupun melambat," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Agung menilai Indonesia masih punya sejumlah modal untuk bertahan di tengah ketidakpastian global. Modal yang dia maksud, salah satunya adalah peningkatan hilirisasi industri khususnya komoditas nikel, bauksit, dan tembaga.

Salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, menurut Agung, bisa meningkatkan ekosistem industri dalam negeri dan menjaga perkembangan neraca perdagangan Indonesia dalam jangka panjang.

"Hasilnya sudah ada. Selama 2022, hilirisasi komoditas nikel berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel dan turunanannya sebesar 365% year on year (yoy)," kata Agung.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Selain itu, modal lainnya adalah peluang Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional, terutama yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan skema tarif rendah. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan baik regional dan bilateral dengan Asean, Jepang, Pakistan, Chili, UAE, Mozambik, Australia, dan Korea Selatan.

Indonesia saat ini juga tengah melakukan negosisasi perdanganan dengan Uni Eropa atau IEU-CPA (Indonesia – European Union - Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang diharapkan dapat rampung pada akhir 2023.

"KSP akan mengawal dan melakukan langkah debottlenecking agar bisa segera mencapai kesepakatan," ujarnya.

Baca Juga: PMK Baru! Aturan Soal Pembebasan Bea Masuk untuk Impor Bibit dan Benih

Di sisi impor, tutur Agung, pemerintah berupaya menekan impor melalui instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni mengutamakan produk dalam negeri. Komitmen tersebut tertuang pada Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Secara umum, kondisi Indonesia saat ini diyakini masih jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Terlebih, ekonomi Indonesia didominasi oleh market domestik ketimbang Internasional. Pengaruh global, menurut Agung, masih dapat disiasati dengan kebijakan inward looking atau strategi pendayagunaan pasar domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Agung pun memastikan cadangan devisa Indonesia yang berkisar US$137 miliar masih cukup aman untuk pembiayaan impor selama 6 bulan. Angka tersebut bisa memberikan bantalan cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diperkirakan akan mengalami gejolak akibat peningkatan suku bunga The Fed.

Baca Juga: Luhut: Bea Masuk Tindakan Pengamanan Tidak Hanya Menyasar Barang China

"Kalangan dunia usaha tetap harus waspada, tapi jangan panik dan khawatir. Kondisi ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik," katanya.

Sebagai informasi, jika merujuk pada data bulanan sejak Mei 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 32 bulan berturut-turut. Namun, berbagai kalangan menilai, capaian tersebut tidak akan bisa diulang pada 2023 karena terjadi ketidakpastian global. (sap)

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Kaji Seluruh HS Code Sebelum Naikkan Bea Masuk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdagangan, neraca perdagangan, ekspor, impor, komoditas, defisit perdagangan, BPS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Ada 2 Kawasan Berfasilitas, Investasi Asing Bakal Ramai Masuk ke Batam

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?