Indonesia Siap Terapkan Standar Baru TP Doc

“Kita menjalin kesepakatan internasional terkait dengan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 yang dikeluarkan oleh OECD, terkait dengan kewajiban menyelenggarakan TP dokumentasi,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Seperti dijelaskan dalam DDTC Tax Newsletter 01 mengenai Indonesia Adopts CbC Reporting and New Transfer Pricing Documentation Requirements, secara garis besar BEPS Action 13 bertujuan untuk menentukan sebuah requirement standard yaitu pendekatan three-tiered approach dalam dokumentasi transfer pricing (melalui Master File, Local File dan CbCR) yang berguna bagi otoritas pajak untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk mendeteksi ada atau tidaknya praktik profit shifting.

Sementara, bagi wajib pajak aksi ini memberikan sarana untuk mengungkapkan data, informasi, beserta fakta yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba sehubungan dengan transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasi.

Dalam PMK-213/2016 tidak secara spesifik menerangkan tentang tahun pajak diterapkannya peraturan ini, tetapi hanya dinyatakan peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017. Artinya peraturan ini diberlakukan untuk batas akhir pelaporan SPT yang terdekat (April 2017 sehubungan dengan tahun pajak 2016), wajib pajak telah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban administrasinya.

Melalui aturan ini, perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia dituntut untuk lebih ‎transparan dan terbuka bahwa transaksi antargrup mereka benar-benar mencerminkan nilai wajar.

Sebagai informasi, mengingat penting dan barunya ketentuan TP Doc dalam PMK ini, DDTCAcademy mengadakan seminar ekslusif secara gratis dengan tajuk “Rezim Baru Persyaratan Dokumen Transfer Pricing di Indonesia”. Seminar ini akan diselenggarakan pada Rabu, 1 Februari 2017 bertempat di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Pukul 08.30 – 13.00 WIB. (Amu)