Ingat, Natura yang Diterima Pegawai di Juli 2023 Harus Dipotong PPh 21

"Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 23 ayat (1) PMK 66/2023, dikutip Senin (7/8/2023).

Bila imbalan yang diberikan adalah natura, pemotongan PPh dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Bila imbalan yang diberikan adalah kenikmatan, pemotongan dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atas pemanfaatan suatu fasilitas.

Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas natura dan kenikmatan masa pajak Juli 2023, PPh Pasal 21 disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) PMK 242/2014.

Dengan demikian, pemberi kerja memiliki kewajiban menyetorkan PPh Pasal 21 atas natura dan kenikmatan paling lambat pada 10 Agustus 2023. PPh Pasal 21 atas natura dan kenikmatan disetorkan bersamaan dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan-penghasilan lainnya yang selama ini telah menjadi objek pemotongan.

Walau demikian, terdapat beberapa jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh sehingga tidak perlu dilakukan pemotongan.

Secara umum, natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh yakni makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura dan kenikmatan di daerah tertentu, natura dan kenikmatan yang harus disediakan untuk pelaksanaan kerja, natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, dan natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu.

Adapun 11 jenis natura dan kenikmatan dengan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh telah terlampir dalam PMK 66/2023. (sap)