Ini 6 Poin Kebijakan Pajak Terkait dengan Perubahan UU KUP

Pertama, asistensi penagihan pajak global. Nantinya, ada ketentuan mengenai pemberian bantuan penagihan aktif kepada negara mitra ataupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal.

“Jadi resiprokal ini sangat penting,” kata Sri Mulyani.

Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum. Pemerintah membatalkan sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan wajib pajak. Sebaliknya, pemerintah menagih sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

Ketiga, tindak lanjut Mutual Agreement Procedures (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. MAP antara otoritas pajak Indonesia dan negara mitra tetap dapat ditindaklanjuti walaupun terdapat putusan banding dan peninjauan kembali sepanjang objek yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali oleh wajib pajak.

Keempat, penunjukan pihak lain untuk memungut pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE). Pemerintah dapat menunjuk pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan melalui/melibatkan pihak lain tersebut.

Kelima, program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak. Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019.

“Ini untuk melengkapi … yang sudah kita lakukan, mulai dari sunset policy, reinventing policy, tax amnesty, dan … berbagai langkah untuk pelaksanaan AEoI (automatic exchange of information),” kata Sri Mulyani.

Keenam, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium. Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. (kaw)