Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ini Penjelasan Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Penjelasan Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus 2021

Presiden Joko Widodo saat konferensi video, Minggu (25/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Jokowi mengatakan penyebaran Covid-19 telah menunjukkan perbaikan. Menurutnya, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat.

"Namun kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap," katanya melalui konferensi video, Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Jokowi menuturkan angka bed occupancy ratio (BOR) dan positivity rate telah menunjukkan tren penurunan di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Namun, tren perbaikan tersebut harus disikapi hati-hati dengan tetap mewaspadai penyebaran Covid-19 varian Delta yang sangat menular.

Menurutnya, pertimbangan aspek kesehatan juga harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial-ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kehidupan sehari-hari juga harus diprioritaskan.

Walaupun kebijakan PPKM Level 4 diperpanjang, pemerintah akan melakukan penyesuaian di beberapa sektor. Pada pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Sementara pada pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15.00, dengan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, usaha binatu, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha2 kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00. Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan usaha tersebut juga akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, dibolehkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Jokowi menyebut pemerintah juga telah meningkatkan pemberian bansos untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil untuk mengurangi beban akibat pandemi Covid-19.

Dia kemudian meminta para menteri melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin dan suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan dan konsultasi dokter terhadap pasien isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit.

Menurutnya, angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin. Untuk , langkah isolasi terpusat dan ketersediaan oksigen perlu segera ditingkatkan. "Kita harus selalu waspada ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular," ujarnya.

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Menurut Jokowi, upaya testing dan tracing perlu ditingkatkan lebih tinggi, serta respons treatment juga harus dilakukan lebih cepat untuk menekan laju penularan dan peningkatan angka kesembuhan.

Jokowi pertama kali memberlakukan PPKM darurat pada 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Mulai 21 Juli 2021, pemerintah mengumumkan memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat dengan mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM Level 4. (rig)

Baca Juga: PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, ppkm level 4, pandemi covid-19, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya