Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat

"Kami sekarang sudah tahu posisi mereka turun, kami juga lihat ke dalam ke KLU-nya. Jumlah juga diperkecil karena yang sudah recover tidak kami teruskan insentifnya," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Guna meningkatkan pemanfaatan insentif pajak, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah memerintahkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memperkenalkan insentif kepada wajib pajak yang masih belum memperoleh informasi terkait hal itu.

Seperti diketahui, insentif pajak yang diberikan pada tahun 2020 diberikan kembali oleh pemerintah melalui PMK 9/2021. Insentif yang dimaksud antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, hingga restitusi PPN dipercepat.

Melalui PMK 86/2021, insentif pajak yang awalnya hanya berlaku pada Januari hingga Juni 2021 ditetapkan terus berlaku hingga akhir tahun. Meski demikian, terdapat pengurangan jumlah KLU yang berhak memanfaatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi dipercepat.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan beberapa insentif yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi yakni PPnBM DTP atas mobil baru dan PPN DTP atas pembelian rumah tapak atau unit rumah susun.

Baru-baru ini, pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif PPnBM DTP sebesar 100% hingga akhir tahun 2021 melalui PMK 120/2021.

Meski realisasi insentif pajak sudah hampir mendekati pagu pada anggaran PEN, DJP memandang alokasi yang ada masih mencukupi untuk mendukung pemberian insentif hingga akhir tahun. (sap)