Jawa Barat Jadi Pilot Project Integrasi Data dengan Ditjen Pajak

"Salah satu jenis data yang dipertukarkan antara Bapenda Jabar dengan DJP adalah data kepemilikan kendaraan bermotor. Integrasi data ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah," jelas Dedi dalam siaran pers, dikutip Jumat (22/7/2022).

Perlu diketahui, integrasi data antara pusat dan daerah sempat dimanfaatkan DJP untuk membidik wajib pajak potensial dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Saat PPS berjalan pada Januari-Juni lalu, DJP juga memanfaatkan data kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan data kepemilikan aset kendaraan dari Polri. Berdasarkan pantauan data itu, DJP kemudian menawarkan wajib pajak yang belum melaporkan hartanya secara benar untuk mengikuti PPS.

Bicara soal integrasi data, Peraturan Pemerintah (PP) 31/2012 sebenarnya telah membuka ruang bagi DJP untuk mengakses data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). Total, sudah ada 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang bisa diakses dan dikulik otoritas termasuk data transaksi, identitas, hingga perizinan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Indonesia perlu memiliki landasan kebijakan perpajakan yang kuat. Keberadaan UU 7/2021 tengang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi salah satu lompatan pemerintah dalam mendorong terciptanya landasan tersebut.

“Kita membuat waktu itu Perppu menjadi Automatic Exchange of Information (AEOI). Pajak Diberikan power untuk bisa mengakses informasi. Kita kemudian juga mengikuti Internasional Tax Agreement untuk menghindari best erotion profit shifting," ujar menkeu. (sap)