Kantor Pajak Undang UMKM Lagi, Sampaikan Soal Aturan PTKP Rp500 Juta

"Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM melalui insentif perpajakan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas omzet senilai Rp500 juta dalam setahun," kata Petugas KP2KP Sengkang Sri Hastuti yang juga mengundang sejumlah pelaku UMKM ke kantornya beberapa waktu lalu, dilansir pajak.go.id, Senin (13/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, ada 10 wajib pajak pelaku UMKM yang hadir di KP2KP Sengkang. Petugas menyampaikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 yang mengatur tentang pengenaan PPh final UMKM.

Sebagai informasi kembali, wajib pajak orang pribadi bisa memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5% apabila peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Kemudian, sesuai dengan PP 55/2022 penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bagian dari peredaran bruto yang lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun dan kurang dari Rp4,8 miliar.

Perhitungan peredaran bruto atau omzet ditentukan berdasarkan keseluruhan omzet dari usaha, termasuk omzet dari cabang. Selama peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun maka wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan fasilitas PPh final 0,5%.

Selain terkait dengan PPh final UMKM, petugas dari KP2KP Sengkang juga menjelaskan mengenai tata cara perhitungan pajak, tata cara pembayaran dan tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sri juga memperkenalkan berbagai inovasi DJP (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Contohnya seperti layanan pelaporan SPT tahunan melalui e-Filing, pembuatan kode billing melalui e-Billing, aplikasi M-Pajak, dan layanan konsutasi non-tatap muka melalui aplikasi Whatsapp KP2KP Sengkang. Di akhir penjelasannya, Sri menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

Kegiatan kelas pajak rutin diselenggarakan oleh KP2KP Sengkang dalam rangka mewujudkan UMKM yang patuh, sadar dan peduli pajak. Tidak lupa juga untuk mengingatkan wajib pajak agar memperhatikan batas waktu pembayaran maupun pelaporan agar terhindar dari sanksi administrasi. (sap)