Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kawal Proyek Nasional, BPKP Buat Model Pengawasan APIP di Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Kawal Proyek Nasional, BPKP Buat Model Pengawasan APIP di Daerah

Gedung BPKP. (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua objek pengawasan tematik untuk Jawa Tengah antara lain pengawasan pengembangan kawasan industri terpadu Batang dan revitalisasi pabrik gula.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan keselarasan kebijakan pembangunan pusat dan daerah harus selaras. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak proyek prioritas nasional sehingga membutuhkan kerja sama antara pusat dan daerah.

"Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Yusuf menjabarkan proyek strategis nasional di Jateng tahun lalu terdiri dari beberapa pembangunan proyek strategis nasional terdiri atas 6 ruas jalan tol, satu bandara, dua sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan 4 jalur kereta api dan 3 kawasan industri.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak cukup untuk memastikan pembangunan proyek strategis memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Dia menyebutkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di daerah juga harus menyesuaikan proses bisnis pengawasan.

"APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi," ujarnya.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Yusuf menambahkan BPKP telah merancang model pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah. Melalui model tersebut, APIP daerah dapat membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi eksekusi belanja.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah BPKP yang memberikan perhatian ekstra untuk mengawal program strategis nasional di Jateng. Dia memastikan pemprov berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPKP untuk mengawal proses pembangunan di daerah.

"Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda di Jawa Tengah dalam membangun tata Kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik," tuturnya. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : BPKP, proyek strategis nasional, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya