Kejar Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Ketua MPR Sarankan Ini

"Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat diperlukan," katanya dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

Bambang menambahkan burden sharing juga perlu dilakukan bersama dengan otoritas moneter dan dunia usaha sehingga kebutuhan pembiayaan tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian pada masa mendatang.

Secara jangka panjang, pemerintah perlu menyusun perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan sembari menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Perencanaan diperlukan agar dampak pembayaran kupon dan pokok utang terhadap cadangan devisa dapat dijaga.

"Berdasarkan data Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar US$21,6 miliar per bulan. Posisi cadangan devisa Indonesia juga masih senilai lebih dari 2 kali lipat dari standar kecukupan internasional," ujar Bambang.

Sekadar informasi, postur makro fiskal 2023 telah disepakati dengan defisit anggaran 2,61% hingga 2,85% dari PDB. Pendapatan negara ditargetkan 11,19% hingga 12,24% dari PDB dan belanja negara ditargetkan 12,8% hingga 15,1% dari PDB.

Walau defisit dikembalikan ke level di bawah 3% dari PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara, belanja negara akan diprioritaskan untuk mendukung beberapa program strategis khususnya pembangunan IKN dan penyelenggaraan pemilu 2024. (rig)