Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hungaria kembali menegaskan posisinya untuk tidak akan mendukung implementasi pajak minimum global sebesar 15% pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan tarif pajak yang rendah tetap diperlukan untuk menarik penanaman modal dari luar negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja.

"Pajak minimum global merupakan kebijakan yang dapat membunuh pekerja. Jika diterapkan, akan ada puluhan ribu lapangan kerja yang hilang," katanya, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Tarif PPh badan yang berlaku di Hungaria saat ini hanyalah sebesar 9%. Tarif rendah tersebut diterapkan untuk menarik investasi, utamanya pabrikan mobil Jerman. Harapannya, relaksasi pajak juga bisa mendorong kinerja ekspor.

"Isu pajak bukanlah urusan global, melainkan kedaulatan nasional masing-masing negara," ujar Orban seperti dilansir tvpworld.com.

Sebagai respons atas penolakan dari Hungaria tersebut, Komisi Eropa memutuskan untuk tidak mencairkan dana post-pandemic recovery plan senilai €5,8 miliar atau setara dengan Rp94 triliun kepada Hungaria.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Untuk diketahui, implementasi Pilar 2 di Uni Eropa tak kunjung disetujui akibat adanya veto dari Hungaria, padahal Uni Eropa membutuhkan suara bulat dari seluruh negara anggota untuk kebijakan terkait dengan pajak tersebut bisa diadopsi.

Saat ini, terdapat 5 negara yang bersikukuh akan mengadopsi pajak minimum global pada tahun depan meski kesepakatan di Uni Eropa tidak tercapai. Negara-negara yang dimaksud antara lain Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hungaria, pajak, pajak internasional, oecd, pilar 2, pajak digital, peraturan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya