Korea Selatan Bakal Terapkan Pajak Minimum Global Mulai Tahun Depan

"Pemerintah akan membantu wajib pajak memahami ketentuan pajak. Perusahaan akan menganalisis dampak spesifik dari pajak minimum global dan menghitung tambahan beban pajak yang harus dibayar," sebut Kemenkeu, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Sementara itu, entitas yang tidak terdampak oleh kehadiran Pilar 2 antara lain instansi pemerintahan, organisasi internasional, lembaga nonprofit, dana pensiun, dan investment fund.

Pemerintah akan menampung masukan wajib pajak lewat konsultasi publik yang digelar sejak bulan ini hingga 7 Desember 2023. Setelah itu, undang-undang implementasi Pilar 2 akan diundangkan pada Desember 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2024.

Secara umum, ketentuan pajak minimum global sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2 akan berlaku terhadap perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta per tahun. Adapun tarif pajak minimum dimaksud adalah sebesar 15%.

Bila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15% maka top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi. Pengenaan top-up tax oleh yurisdiksi tempat UPE berlokasi dilakukan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Walau terdapat hak untuk memberlakukan IIR bagi yurisdiksi residen, Pilar 2 memberikan hak kepada yurisdiksi pasar untuk terlebih dahulu mengenakan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT).

Bila suatu yurisdiksi mengenakan top-up tax atas laba yang kurang dipajaki berdasarkan QDMTT, yurisdiksi tempat UPE berlokasi kehilangan hak untuk mengenakan top-up tax lewat IIR. (rig)