KPK Dorong Pendaftaran NPWP Cabang, Ini Alasannya

"KPK mendorong NPWP cabang. Artinya, potongan pajak dapat dilakukan di lokasi proyek pengerjaan agar ada keseimbangan dengan daerah. Jangan sampai daerah hanya mendapat efek samping dari pembangunan saja," katanya, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Rekomendasi untuk pendaftaran NPWP cabang telah dikoordinasikan dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua Barat dan Ditjen Bina Konstruksi PUPR. NPWP cabang diharapkan menjadi salah satu syarat untuk mengeksekusi belanja infrastruktur pemerintah pusat.

Selain itu, Satgas Wilayah V KPK menyatakan perlunya peningkatan kerja sama antara BP2JK dan pemerintah daerah. Pertukaran data menjadi salah satu instrumen untuk menggali potensi penerimaan pajak daerah.

"KPK berharap adanya sinergi yang baik antara BP2JK dan pemda, khususnya terkait sharing data proyek infrastruktur dan pemenang tendernya sebagai bahan bagi pemda untuk menganalisis potensi pajak dari proyek infrastruktur tersebut, khususnya pajak Galian C," terangnya.

Kepala BP2JK Wijayanto mengatakan pada tahun ini, ada 169 paket pengadaan dengan total pagu anggaran senilai Rp1,4 triliun. Menurutnya, tidak semua paket tersebut dieksekusi karena adanya kebijakan refocusing anggaran 2021.

Sampai dengan awal Juni 2021, sudah ada 148 paket pengerjaan yang telah melalui tender. Sebanyak 138 paket sudah selesai tender dan sebagian sudah melakukan kontrak kerja.

“Sisanya, 10 paket lagi terkait paket tambahan seperti bencana alam atau kritis. Juni ini diharapkan selesai semua. Dari 148 paket tadi, paling banyak pengadaan berasal dari unit organisasi Bina Marga, kurang lebih ada 60 paket. Kedua di SDA terkait embung, irigasi, dan sebagainya sekitar 51 paket,” jelasnya. (kaw)