Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Laba Melonjak, Perusahaan Gas Diusulkan Kena Windfall Tax

A+
A-
0
A+
A-
0
Laba Melonjak, Perusahaan Gas Diusulkan Kena Windfall Tax

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Australia Institute mengusulkan Pemerintah Australia untuk segera memberlakukan kebijakan windfall tax untuk memecahkan tantangan pasokan gas domestik dan harga yang terlalu tinggi.

Direktur Eksekutif Dr. Richard Dennis mengatakan eksportir LNG tengah meraup keuntungan besar dari perang Rusia-Ukraina. Namun, pada saat bersamaan, masyarakat Australia justru membayar harga yang tinggi untuk membeli gas.

“Masyarakat membayar terlalu banyak untuk gas sendiri di dalam negeri dan tidak mendapatkan bagian yang adil dari pengembalian gas yang diekspor ke luar negeri,” katanya seperti dikutip dar gasworld.com, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Australia Institute merupakan lembaga riset kebijakan publik independen yang berbasis di ibu kota Australia, yaitu Canberra. Lembaga ini dibentuk sejak 1994. Sejauh ini, Australia Institute telah melakukan penelitian terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan studi yang dilakukan Australia Institute, keuntungan tambahan yang dikumpulkan perusahaan LNG selama 2021-2022 diperkirakan mencapai AU$26 miliar—AU$40 miliar atau sekitar Rp257 triliun—Rp395 triliun.

Salah satu faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah lonjakan harga gas global akibat perang Rusia-Ukraina. Saat ini, harga ekspor LNG di Australia naik dua kali lipat dari rata-rata AU$7,5 per gigajoule (GJ) pada 2020-21 menjadi AU$16,2 per GJ pada 2021-22.

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Oleh sebab itu, Australia Institute mengusulkan pemberlakuan windfall tax terhadap perusahaan LNG. Selain itu, Australia Institute juga menyarankan pemerintah untuk menghapus insentif pajak atas ekspor LNG.

Dennis memandang windfall tax merupakan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab secara ekonomi. Pemajakan tersebut juga akan meningkatkan pendapatan negara dari penjualan sumber daya alam berupa gas di Australia. (rig)

Baca Juga: Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : australia, pajak, pajak internasional, windfall tax, penerimaan pajak, perusahaan gas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Juli 2024 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Senin, 08 Juli 2024 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PT Perorangan Bisa Manfaatkan PPh Final 0,5 Persen selama 4 Tahun

Senin, 08 Juli 2024 | 08:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya