Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Lakukan Efisiensi, Ini Usulan Pagu Indikatif 2021 Kemenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Lakukan Efisiensi, Ini Usulan Pagu Indikatif 2021 Kemenkeu

Ilustrasi. Gedung Kemenkeu. (Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengusulkan pagu indikatif senilai Rp42,36 triliun pada untuk RAPBN 2021.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pagu indikatif itu lebih kecil dibanding tahun ini, baik pagu awal senilai Rp49,8 triliun maupun setelah penghematan senilai Rp45,2 triliun. Penyusunan pagu indikatif itu telah mempertimbangkan rencana perubahan perumusan program di kementerian.

"Tahun anggaran 2021, kami mengusulkan turun dari pagu penghematan menjadi Rp42,36 triliun. Sebagian besar karena dapat diefisiensi selama periode sekarang ini," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Baca Juga: Belanja Bengkak, Defisit APBN 2024 Diperkirakan Naik Jadi 2,7% PDB

Suahasil mengatakan pagu indikatif itu sudah memperhitungkan anggaran untuk badan layanan umum (BLU). Pagu indikatif untuk BLU pada 2021 senilai Rp8,5 triliun.

Suahasil menjelaskan pagu indikatif tersebut akan terbagi dalam lima program besar di Kemenkeu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang pembagiannya berdasarkan unit eselon I. Pada program pengelolaan penerimaan negara, pagu indikatif 2021 yang diusulkan senilai Rp1,94 triliun.

Program pengelolaan penerimaan negara mencakup Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA). Outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang optimal.

Baca Juga: Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Pada program pengelolaan belanja negara, pagu indikatif yang diusulkan senilai Rp34,67 miliar. Unit eselon I yang masuk dalam program tersebut meliputi DJA, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Outcome yang diharapkan yakni alokasi belanja pusat dan transfer daerah yang tepat.

Pada program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, pagu indikatif yang diusulkan senilai Rp248,6 miliar. Program itu mencakup Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), DJPPR, dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Outcome yang diharapkan misalnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada program kebijakan fiskal, diusulkan pagu indikatif senilai Rp60,0 miliar. Unit eselon I yang masuk dalam program tersebut meliputi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), DJP, DJBC, DJA, DJPK, dan DJPPR. Output yang diharapkan yakni kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Adapun pada program dukungan manajemen, Suahasil menyampaikan usulan pagu indikatif senilai Rp40,0 triliun. Program ini melibatkan semua unit eselon I, termasuk BLU. Outcome yang diharapkan utamanya mengenai keorganisasian dan sumber daya manusia yang optimal.

"Berbeda dengan cara pandang tahun lalu, sekarang, kalau bicara program IT dikerjakan Setjen di sini dan dipakai untuk semuanya," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pagu indikatif, RAPBN 2021, Kemenkeu, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Juni 2024 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Banyak AR Bakal Jadi Fungsional, Menkeu Mohon Anggaran Tak Dipangkas

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Selasa, 11 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Komitmen Tagih Tunggakan Pajak Rp12,7 Triliun pada Tahun Ini

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya